Nasional

Regulasi Ojol dan Opang Jadi Polemik

Pariwara

Budi Setiadi

KENDARIPOS.CO.ID — Rencana regulasi ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) menjadi polemik. Di dalam internal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri tidak satu suara. Sebab jika aturan tersebut dipaksakan bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam UU tersebut memang tidak disebutkan mengatur sepeda motor sebagai angkutan atau transportasi umum. Ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun Kemenhub sendiri beralasan, untuk mengatur ojol dan opang bisa menggunakan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Dengan payung hukum ini, pemerintah bisa menggunakan diskresi yaitu bisa dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

“(UU 30 Tahun 2014 Pasal 22) ini menyangkut pasal diskresi menteri untuk membuat peraturan. Berarti pak menteri bisa membuat aturan dengan Permen itu diperbolehkan dengan UU 30 tadi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi, di Jakarta, Kamis (10/1). Dalam aturan ojol, Budi Setiadi menuturkan, nantinya akan mengatur soal pembekuan atau suspend pengemudi ojol. Ini demi keadilan yang sama antara operator maupun ojol.

Laman: 1 2 3 4

Regulasi Ojol dan Opang Jadi Polemik
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy