Pariwara
Konawe Selatan

Ciptakan Pemerintahan Bersih, Pemkab Konsel Gandeng APH

SOSIALISASI : Bupati Konsel H Surunuddin Dangga berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di wilayahnya. Untuk mengefektifkan hal itu, Pemkab Konsel menggandeng Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

KENDARIPOS.CO.ID — Pemkab Konawe Selatan, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Konsel berkolaborasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Gerakan itu ditandai dengan sosialisasi koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Sosialisasi di laksanakan dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut melibatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas lingkup Pemkab Konsel.

Bupati Konsel H Surunuddin Dangga mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bukti dan komitmen bahwa koordinasi, sinergi antara APIP dan APH telah berjalan baik dalam mengawal, menjaga dan mendorong pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Sehingga dengan kerja sama yang baik antara jaksa maupun aparat kepolisian, roda pembangunan di Konsel dapat berjalan dengan baik,” ujarnya saat membuka sosialisasi, Kamis (20/12/2018).

Mantan Ketua DRPD Konsel ini mengungkapkan koordinasi APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan dan melindungi koruptor, akan tetapi mengedepankan penanganan administrasi, sehingga proses pidana menjadi upaya akhir penyelesaian permasalahan. “Untuk itu, atas nama pribadi dan Pemkab Konsek, saya mengajak seluruh peserta untuk menyamakan pandangan bahwa korupsi merupakan penyakit kronis dan musuh bersama yang harus dilawan dan di berantas hingga keakar-akarnya dengan upaya bekerja keras secara nyata dan profesional,” tegasnya.

Kepala Kejari Konsel, Agus Suroto mengatakan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut MoU yang telah diterangkan Bupati dan Kepala Inspektorat Konsel. Hal itu sebagai pedoman operasional para pihak dalam penanganan laporan masyarakat, indikasi korupsi pada penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah. “Tujuannya agar terwujud penyelenggaraan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Ini juga sesuai perjanjian kerjasama antara kemendagri, kejaksaan dan kepolisian. Salah satunya yakni tukar menukar data/informasi dan mekanisme penanganan aduan/laporan serta peningkatan SDMnya,” jelasnya.

Dalam penerapannya, dikedepankan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. “Olehnya itu, manfaatkan sarana yang kita miliki yakni Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), agar terhindar dari kesalahan dan perbuatan melawan hukum akibat melakukan penyalah gunaan anggaran pemerintah,” pungkasnya. (kam/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy