Pariwara
Konawe Utara

Usai Evaluasi PT IKS, DLH Konut Irit Bicara

HELMIN TOSUKI / KENDARI POS
Lokasi pendirian crusher (mesin penghancur batu) penambangan batu di Desa Otole Kecamatan Lasolo, Konut dengan JO PT IKS yang hanya berjarak beberapa meter dari jalan umum dan permukiman penduduk. Setelah evaluasi izin, DLH Konut irit bicara.

KENDARIPOS.CO.ID — Hasil evaluasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup (DLH) Konut terhadap aktivitas join operasional (JO) PT IKS Bukit Naga Mas yang mengeruk tambang batu di Desa Otole di Kecamatan Lasolo telah dikeluarkan. Sayangnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dinahkodai, Ns Muh Aidin masih irit bicara soal hasil peninjauan terhadap izin lingkungan PT IKS. Alasannya, hasil evaluasi yang sudah dilakukan akan disampaikan pada pimpinan daerah, Bupati Konawe Utara, Ruksamin.

“Kita akan sampaikan pertimbangan teknis pada bupati. Beliau yang akan mengambil sikap dan merekomendasikan pada DPM-TSP.  Kemungkinan bisa dicabut atau direlokasi. Yang jelas tugas lingkungan hidup memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan ketentuan. Kesimpulannya nanti bupati yang sampaikan, jangan sampai saya mendahului,”ujar Kadis Lingkungan Hidup, Ns Muh Aidin.

Keberadaan perusahaan tambang galian C yang mengeksploitasi tambang batu di Desa Otole Kecamatan Lasolo itu dikeluhkan masyarakat setempat. Pasalnya, pendirian pabrik yang hanya berjarak ratusan meter dari pemukiman padat penduduk membuat warga tak nyaman. Itu disebabkan, suara deru mesin yang bising dan debu yang dihasilkan oleh perusahaan join operasional (JO) PT IKS Bukit Naga Mas. Apalagi, lokasi crusher (mesin penghancur batu) di Desa Otole hanya berjarak sekitar 50-an meter dari pemukiman penduduk diwilayah itu.”Pabrik penambangan batu diwilayah itu tidak bisa ditempatkan disitu (dekat dengan pemukiman). Lokasi pabriknya harus dipindahkan,”tegas Ketua Komisi III DPRD Konut, Samir ditemui usai rapat dengar pendapat, beberapa waktu lalu.

Samir melanjutkan DLH Konut diminta untuk mengevaluasi izin UKL/UPL perusahaan yang dimaksud. Karena keberadaan perusahaan membuat warga tidak nyaman karena suara bising alat berat dan debu yang dihasilkan. “Ini persoalan kesehatan warga, apalah artinya anak cucu kita mendapatkan imbas dari debu yang dihasilkan pabrik batu. DLH harus mengevaluasi izin UKL/UPLnya,”tegas Samir. (min/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy