Pariwara
Politik

Batasan Bantuan Dana Kampanye Naik

KENDARIPOS.CO.ID — Batasan besaran sumbangan dana kampanye pada Pemilu 2019 meningkat. Tidak hanya dari sumbangan perseorangan, namun juga kelompok atau badan usaha non pemerintah. Pada Pemilu 2014 lalu, sumbangan dana kampanye perseorangan dibatasi maksimal Rp 1 miliar dan kelompak Rp 2,5 miliar. Namun pada Pemilu mendatang, naik menjadi Rp 2,5 miliar dari perseorangan dan Rp 25 miliar untuk kelompok.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan besaran dana kampanye diatur pada PKPU nomor 24 tahun 2018. Batasan sumbangan dana kampanye ini bukan hanya diperuntukan bagi calon anggota legislatif (Caleg) DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI, tapi juga bagi pasangan calon presiden (Capres). Namun penyerahannya tetap harus melalui partai politik (Parpol) pengusung.

“Penjelasan batasan sumbangan dana kampanye Caleg diatur pada pasal 16. Di situ disebutkan, dana kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD dari pihak lain atau perseorangan 2,5 miliar sedangkan dari kelompok atau perusahaan atau badan usaha non pemerintah 25 miliar. Sementara Capres dan Cawapres tertuang di pasal 10,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Kamis (30/8).

Untuk menampung sumbangan jelasnya, Parpol peserta pemilu menyiapkan rekening khusus dana kampanye (RKDK). Seluruh dana keluar-masuk akan dicatat masing-masing Caleg. Nantinya, Parpol yang akan mencatat secara keseluruhan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Setiap transaksi keluar-masuk harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Olehnya, ia berharap Parpol tetap menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU. Untuk Caleg provinsi dilaporkan ke KPU Sultra. Sementara Caleg kabupaten/kota diserahkan ke KPU masing-masing daerah sehari setelah pembukuan RKDK atau satu hari sebelum masa kampanye dimulai.

LADK wajib memuat informasi saldo awal dan sumber perolehan, jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK, dan nomor pokok wajib pajak partai politik. “Parpol yang menyampaikan LADK yang telah ditetapkan. Sanksi Parpol yang tidak melaporkan LADK berupa pembatalan sebagai peserta pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk dana kampanye anggota DPD yang berasalah dari sumbangan perseorangan paling banyak Rp 750 juta. Sedangkan, dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp 1,5 miliar selama masa kampanye. Selain itu, negara membiayai beberapa jenis kegiatan kampanye, seperti alat peraga kampanye, debat publik, dan iklan di media massa.

Koordinator Divisi Hukum KPU Sultra, Ade Suerani mengaku akan segera melakukan sosialisasi terkait batasan besaran dana kampanye. Hal itu penting untuk memberikan edukasi kepada mereka yang akan berkompetisi. “Tentu ini kita akan sosialisasi dulu pada mereka (parpol) agar memahaminya,” tandasnya. (c/wan)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778