Pariwara
Nasional

DPR Dorong Lahirnya RUU Provinsi Kepulauan

Amirul Tamim

KENDARIPOS.CO.ID — Demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan daerah kepulauan, DPR RI kembali mendorong terbentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan. RUU Provinsi Kepulauan dinilai bisa menjadi payung hukum kepada daerah kepulauan agar bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Provinsi Kepulauan, Amirul Tamim. Menurutnya, Indonesia adalah negara maritim dan daerah kepulauan bagian terpentingnya. “Sejalan dengan nawacita pemerintah yakni Tol laut, kehadiran RUU Provinsi Kepulauan menjadi penting. Maka perlu memperkuat daerah yang berbasis maritim khususnya daerah kepulauan,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya, di DPR RI, Rabu (29/8).

Mantan Wali Kota Baubau ini mengungkapkan, pertimbangan lain pentingnya RUU Provinsi Kepulauan adalah terkait perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah. “Dari hasil pembahasan bersama pimpinan DPR dengan anggota Provinsi Kepulauan, ada perlakuan yang menurut hemat kami tidak adil mengenai orientasi dan dana pembangunan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, terkait pemberlakukan otonomi khusus, dimana daerah yang menyandang otonomi khusus bisa mendapatkan anggaran yang begitu besar. Sementara daerah kepulauan yang juga merupakan bagian penting dari Indonesia yang merupakan negara maritim. “Pertimbangan lain, jiwa maritim orang pulau sudah tidak di sektor maritim lagi. Kebanyakan sumber daya manusia daerah kepulauan lebih memilih untuk menjadi PNS ketimbang meningkatkan sumber daya maritim yang ada,” katanya.

Dengan landasan seperti itu, Politisi PPP itu menilai hadirnya RUU Provinsi Kepulauan dinilai penting dan segera. “Alhamdulillah saya juga sudah masuk dalam anggota Pansus RUU Provinsi Kepulauan, mudah-mudahan ini punya hasil positif. Meski nantinya saya tidak di DPR juga saya akan tetap melanjutkan perjuangan RUU Kepulauan di DPD,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Umar Arsal juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, keberadaan UU Provinsi Kepulauan tertinggal sangat dibutuhkan untuk payung hukum bagi pemerintah mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur di provinsi kepulauan tertinggal. “Untuk bisa memberikan porsi anggaran pembangunan lebih besar pada provinsi kepuauan tertinggal, pemerintah membutuhkan payung hukum berupa undang-undang,” terangnya.

Ia menambahkan, provinsi kepulauan yang masuk kategori tertinggal di Indonesia dan akan dibuatkan undang-undang khusus tersebut, ada delapan provinsi, termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurut dia, provinsi tersebut memiliki wilayah pulau-pulau lebih banyak dan pembangunan insfratrukturnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. “Saya juga akan mengupayakan untuk mengawal dalam terbentuknya RUU provinsi kepulauan tersebut,” tegas politisi Demokrat ini.

Menurut Umar, masalah mendasar delapan provinsi tersebut adalah ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana dan prasarana jalan, sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, sarana air bersih dan ketersediaan energi listrik. “Dengan UU percepatan pembangunan provinsi kepulauan tertinggal, seluruh kementerian dapat mengambil peran membangun infrastuktur di provinsi kepulauan tertinggal sesuai dengan bidang masing-masing. Di situ pentingnya Provinsi Kepulauan dibuatkan UU khusus,” pungkasnya. (b/yog)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778