Pariwara
Muna

Bupati Muna dan Mubar Bertemu Tim Supervisi KPK

LAODE ALFIN-YAFRUDDIN YADDI/KENDARI POS
KPK : Tampak Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada saat diwawancarai wartawan usai pertemuan.

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin intens mengunjungi berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Selasa (28/8), lembaga anti rasuah itu baru saja mendatangi Kabupaten Muna. Pihak KPK menemui dua kepala daerah sekaligus yakni Bupati Muna, LM. Rusman Emba dan Bupati Muna Barat, LM. Rajiun Tumada.

Kunjungan itu dalam rangka melakukan supervisi (pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyaknya oknum kepala daerah di Sultra yang tersandung kasus korupsi membuat KPK meningkatkan langkah persuasif. Tim KPK kemudian mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi di Muna dan Muna Barat. Bupati Rusman didampingi Wakil Bupati, Malik Ditu, Sekretaris Kabupaten, Nurdin Pamone dan para kepala OPD setempat. Demikian pula Pemkab Muna Barat, selain dihadiri Rajiun, tampak juga Wakil Bupati, Ahmad Lamani dan Sekretaris Kabupaten, Husen Tali serta jajaran kepala dinas.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih empat jam dan tertutup tersebut, KPK memberi pengarahan pada sejumlah sektor penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rapat itu, KPK terlebih dahulu menerima paparan progres pencegahan korupsi terpadu dari masing-masing daerah. Setelah itu, tim supervisi KPK memberikan pengarahan.

LAODE ALFIN-YAFRUDDIN YADDI/KENDARI POS
KPK : Bupati Muna, LM. Rusman Emba (kanan) bersama Hery Nuruddin, Koordinator Tim Supervisi KPK Wilayah Sultra.

“Dari hasil penjelasan, ada beberapa catatan yang kami berikan. Saya berharap ini menjadi perhatian serius kedua daerah dan KPK akan terus melakukan pengawasan,” jelas Hery Nuruddin, Koordinator Tim Supervisi KPK Wilayah Sulawesi Tenggara. Hery mengatakan, ada delapan sektor yang wajib dibenahi untuk mencegah potensi terjadinya korupsi di Muna dan Muna Barat. Beberapa yang disebutkan antara lain perencanaan anggaran, kebijakan pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah. Sektor itu, kata Hery seringkali menjadi pintu masuk godaan korupsi bagi para kepala daerah.

Hery menegaskan, KPK tidak pernah luput melakukan pengawasan terhadap kebijakan para kepala daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Makanya, ia meminta Rusman dan Rajiun benar-benar mengelola daerah dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas. “Apalagi sekarang sudah serba online. Ada e-budgeting dan e-planning. Jadi kami bisa memantau dari mana saja, tidak perlu harus berada di daerah. Dari Jakarta langsung juga bisa,” katanya mengingatkan.

Hery juga meminta Rusman dan Rajiun tak mengikuti jejak para kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang kini sudah tersandung kasus korupsi. Ia memastikan Sultra saat ini dipantau setiap saat oleh KPK. “Kalau penyidikan, setiap hari jalan terus. Di Sultra sudah ada lima kepala daerah yang ditangkap. Ini bisa jadi enam atau tujuh kalau yang lain tidak hati-hati. Tetapi kalau menyangkut penindakan, kami off the record. Jelasnya setiap jam penyidik KPK bekerja,” ungkapnya.

Usai pertemuan, LM. Rajiun Tumada keluar lebih dulu. Ia mengaku hanya mendapat pengarahan dari tim KPK dan membantah jika ada sangkut pautnya dengan isu dugaan korupsi pada pembangunan ring road di otoritanya. Rajiun menyebut dirinya dan Pemkab Muna Barat sangat mendukung gerakan anti korupsi. “Hanya supervisi. Kami sangat mendukung dan berkomitmen terhadap langkah KPK melakukan pengawasan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan LM. Rusman Emba. Klaimnya, Pemkab Muna bersih dari praktik korupsi. Terhadap delapan sektor yang jadi arahan KPK, ia berjanji akan serius menindaklanjuti. Rusman menegaskan mendukung langkah pengawasan yang dilakukan KPK. Ia juga sudah rutin melaporkan perkembangan pengelolaan daerah pada pihak berwenang. “Monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui progres pengelolaan keuangan daerah. Kami sangat mendukung dan ini wujud tanggung jawab kami terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi,” pungkasnya. (b/ode/yaf)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778