Pariwara
Kolom

“Nepotisme” Politik, Oleh: Irwan Zainuddin

Irwan Zainuddin

KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan pemilihan legislatif (pileg) masih berlangsung. Masa pendaftaran sudah selesai, sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) sudah masuk Daftar Calon Sementara (DCS). Proses pencalonan belum tuntas. Mereka masih harus menunggu hasil verifikasi yang dilakukan KPU agar bisa lolos masuk Daftar Calon Tetap (DCT). Kabar pastinya akan ditetapkan tanggal 20 September 2018.

Dari DCS yang telah diumumkan, ada sederet nama-nama yang memiliki pertalian darah cukup dekat. Ada rumpun keluarga (suami/istri/anak) ikut nyaleg. Ada juga keluarga pejabat yang masih berkuasa di eksekutif turut bertarung. Memang tidak salah atau melanggar undang-undang ketika mereka ikut nyaleg.

Tapi coba simak fungsi DPRD. Fungsinya adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Apa mungkin fungsi ini berjalan baik kalau di dalamnya ada keluarga? Secara etika dan rasa sosial, pasti tidak akan mungkin menjalankan fungsi sesungguhnya. Kondisi ini sangat identik dengan “nepotisme” politik. Jika sang suami menduduki jabatan strategis di eksekutif, sang istri maupun anaknya berlomba menjadi anggota DPRD. Sangat meragukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif jika yang menjalankan roda pengawasan adalah kerabat terdekat.

Mungkin menarik kita coba kaji secara etik. Apa mungkin memang dilakukan pembatasan tentang garis keturunan penguasa yang bisa menjadi pejabat politik? Kita bisa mencegah terjadinya “nepotisme” politik. Mencegah lahirnya DPRD “rasa” keluarga.

Tapi, ini akan menjadi perdebatan panjang. Pastilah kita akan berdebat dengan beragam alasan. Itu melanggar HAM. Semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih (sepanjang hak politiknya belum dicabut oleh hakim). Semua orang bebas memilih karir dan mungkin dengan alasan yang lainnya. Tapi apapun perdebatan itu, saya akan ragu jika DPRD akan menjalankan fungsi sesungguhnya karena ada keluarga di dalamnya.

Coba bayangkan, kalau dia istri pejabat, bagaimana menjalankan fungsinya sebagai pembina PKK? Dia akan selalu mendampingi suami di setiap kegiatan pemerintahan. Terus kapan menjalankan fungsinya sebagai refresentasi rakyat?

Memang hidup ini pilihan, karena semua itu kita bebas memilih kelak mau jadi apa. Kalau ada keluarga memilih jadi pejabat politik itu juga nggak salah karena tidak ada regulasi yang melarangnya.

Ini hanya persoalan rasa saja. Semua kembali pada rakyat, apakah akan menitipkan suara pada keluarga pejabat atau pada orang lain yang dianggap mampu mewakilinya dan mengambil perannya sebagai refresentase rakyat?

Selamat menentukan pilihan nanti 17 April 2019. Pilih sesuai hati nurani dan jangan pilih karena sesuatu. (*)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778