Pariwara
Kolaka Utara

Pengawas dan Aparat Ditantang Pantau Pupuk Subsidi di Kolut

KENDARIPOS.CO.ID — Pelanggaran dalam distribusi dan penentuan harga jual pupuk bersubsidi di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), diduga terjadi. Petugas pengawasan khususnya aparat diminta bertindak menindaklanjuti keluhan petani kecil yang kesulitan mendapat zat penyubur tanaman tersebut. Hal ini mencuat setelah beberapa orang petani dari Desa Pitulua mendatangi distributor, namun tidak berhasil mendapatkan pupuk. Pasalnya, barang yang tersedia dalam gudang diklaim sudah terjual, namun belum diambil pembeli.

Bukan hanya langka, menurut keterangan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kolut, Ahmad Yarib, pengecer yang ada di Lambai dan Lasusua telah menjual pupuk lebih besar dari banderol yang ditentukan. Ia meminta keterbukaan pihak perusahaan penyalur, jangan sampai pupuk subsidi tersebut dipesan lebih awal oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. “Saya bukan bermaksud mendiskreditkan perusahaan (PT Bosowa). Tetapi kami juga minta keterbukaan siapa kelompok tani penerima bantuan dan pengecernya. Bisa saja pengecer menjual kembali ke pedagang lainnya,” tudingnya, senin (20/8).

Petani warga Pitulua, Akisman, mengatakan jika tanamannya tidak dipupuk maka hasilnya bisa kurang. Imbasnya, pendapatan juga menipis untuk biaya sekolah anak, menghidupi keluarga hingga membayar pajak. Sementara untuk beli pupuk harus diminta menitip uang terlebih dahulu agar bisa mendapat jatah. Pimpinan PT Bosowa, Hj. Hatijah yang dikonfirmasi mengaku, pupuk dalam gudang di Lasusua yang sebelumnya dilihat petani pengadu, memang sudah terjual. Hanya saja barang itu memang masih dititip sementara waktu hingga siap diangkat saat akan digunakan. “Sekitar 10 orang yang punya. Persediaan memang kurang karena itu berdasarkan kuota yang diusulkan pemerintah,” argumennya.

Pihaknya membantah jika menerima titipan dari orang-orang tertentu saja untuk memborong pupuk tersebut. Sejauh ini terdapat 24 pengecer resmi yang berlabel resmi. “Jika tidak ada, maka itu diduga abal-abal dan silahkan laporkan ke pengawas atau aparat,” jawab Hj. Hatijah.

Sementara itu, pihak adiminstrasi perusahaan yang bertugas di Lasusua mengaku, jika ada pengecer menaikkan harga, dipersilahkan pengawas dan aparat bertindak. Tidak hanya itu, ia juga membeberkan jika kelangkaan pupuk ternyata juga dimanfaatkan pengecer memasok barang serupa dari Kolaka yang imbasnya merugikan distributor.

Untuk diketahui, sesuai penetapan harga resmi, untuk pupuk jenis SP-36 senilai Rp 100 ribu, ZA Rp 70, Poska Rp 115 ribu dan pupuk organik Rp 70 ribu tiap sak. Jika ada yang melebihi harga tersebut, maka sudah menjadi kewenangan pengawas bertindak. Pihak admin itu juga membenarkan jika petani meskipun di luar data yang diajukan Dinas Pertanian, dapat dilayani sepanjang masih berwarga Lasusua. Namun Anggota Komisi III DPRD Kolut, Kanna, menantang pihak distributor untuk membuktikan, apakah benar menjual pupuk ke petani kecil atau tidak.

“Seharusnya pihak PT Bosowa tidak tidak menyimpan barang yang diklaim sudah terjual di gudang untuk menghindari kecurigaan petani. Kalau memang sudah laku, silahkan diambil. Terserah disimpan di mana asal jangan di gudang. Jelas petani menduga begitu, karena melihat barang ada tetapi tidak bisa dibeli,” tuturnya.

Berdasarkan kuota pupuk subsidi, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kolut, Ngatimo, mengutarakan, persediaan memang terbatas. Rincian peruntukan sebesar 75 persen tanaman pangan, perkebunan 20 persen serta tambak hanya lima persen. “Itu sesuai usulan nama yang diajukan ke Kementan. Kuotanya memang kecil dan datanya telah kami ajukan ke distributor untuk dilayani,” ujarnya.

Untuk pupuk jenis ZA tahun ini sebanyak 859 ton dan telah tersalur 651 ton dan tersisa 208 ton. Sedangkan SP-36 sebanyak 787 ton dan 650 ton telah disalurkan, tersisa 137 ton. Begitu juga dengan Phonska sebanyak 1.200 ton, tersalur 830 ton dan tersisa 370 ton. Sedangkan jenis organik 884 ton, tersalur 694 ton dan tersisa 190 ton. “Memang tidak cukup, hingga kemungkinan rawan terjadi kecurangan di lapangan,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kolut, Surahman juga menduga jika bisa saja ada kelompok tani yang seharusnya membeli di kuota 70 persen itu namun juga mengambil jatah 20 persen jatah perkebunan. Untuk sementara, ia menerima laporan jika ada orang tertentu mendominasi ketersediaan pupuk untuk dipesan terlebih dahulu serta harga edar naik dari ketetapan resmi. “Ini harus ditelusuri kebenarannya,” ujarnya. (b/rus)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778