Pariwara
Nasional

Menhub Bentuk Direktorat Baru Penyeberangan Darat

Budi Karya Sumadi. Foto: JPNN

KENDARIPOS.CO.ID — Kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pelayaran di perairan darat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bakal ada pembentukan struktur baru untuk pengawasan penyeberangan sungai dan danau setingkat eselon dua.

Menteri Budi menuturkan sebelumnya pelayaran perairan darat itu hanya ditangani oleh pejabat eselon tiga. Tapi, setelah melihat urgensi penyeberangan di sungai dan danau itu maka diputuskan akan diangkat seorang direktur Penyeberangan Sungai dan Danau dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

”Dimana eselon dua di bawah Perhubungan Darat itu mengawasi seluruh kegiatan sungai dan danau di seluruh Indonesia. Dengan itu nanti akan ada fungsi-fungsi tertentu yang overlapping dimana Kementerian Perhubungan ditugaskan sebagai tim pegawas bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan pelayaran sungai dan danau disana,” ujar Budi usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, selasa (10/7).

Proses pembentukan direktorat baru itu sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Budi menyebutkan surat sudah dikirim dan dalam waktu dekat direktorat tersebut akan terwujud.
”Ya Insyallah satu bulan. Tapi mendahului itu kita sudah membuat ad hoc di danau Toba,” kata dia.

Kewenangan direktur tersebut kemungkinan akan memiliki pejabat di tingkat balai atau di dinas perhubungan. Tapi, kepastian kewenangan tersebut masih dalam pembicaraan teknis di internal Kemenhub. Yang jelas, akan ada pejabat dari kantor pusat yang ditempatkan di daerah untuk pengawasan penyeberangan darat itu.

”Karena memang kompetensi saudara-saudara kita di daerah itu belum maksimal. Belum lagi adanya intevensi masyarakat itu untuk memaksakan kehendak,” kata Budi. Dia mencontohkan telah membaca berita ada sebuah kapal di NTT yang sebenarnya sudah overload dan dilarang untuk berangkat. Tapi, ternyata malah ada oknum warga yang memahari.

Nah, penanganan di danau Toba itu pada awalnya akan menjadi satu model dalam pengawasan yang lebih ketat untuk pelayaran perairan darat. Selanjutnya akan dikembangkan di lima hingga sepuluh titik berikutnya. Mekanisme akan diperketat dengan pembentukan oraganisasi yang profesional, penempatan pejabat yang kredibel, kelengkapan sarana prasarana, serta pengawasan yang bejalan baik.

”Katakan di (sungai) Batanghari, di sungai Musi, sungai Kapuas, Mahakam, kepulauan Riau Maluku kita akan membuat satu mekanisme yang sama artinya,” tambah dia.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang nantinya akan memiliki tanggungjawab pengawasan baru pun mengaku masih melakukan konsultasi dengan berbagai pihak. Dia mengatakan jika pembentukan direktur baru ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. ”Butuh waktu untuk membentuk Perpres (peraturan presiden, Red),” katanya selasa (10/7) saat dihubungi Jawa Pos.

Dirjen Budi tidak berani terlalu mendetilkan sistem kerja calon direktur barunya. Yang jelas pejabat eselon 2 itu akan mengurus pelayaran ASDP seluruh Indonesia. ”Direktur di bawah Dirjen Hubdar membawahi empat kasubdit,” ungkapnya. (jun/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778