Pariwara
Politik

Bantuan Parpol di Sultra Sedot APBD Rp 1,28 Miliar

KENDARIPOS.CO.ID — Pengurus partai politik (parpol) sumringah. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 tentang bantuan keuangan bakal menambah tebal kantong parpol (pundi-pundi keuangan bertambah,red). Sebab, kenaikannya lumayan besar, dari Rp 933 per suara, kini menjadi Rp 1.200 per suara. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, usulannya sudah bisa dimasukan di APBD Perubahan 2018.

Kalau diestimasi, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat anggaran paling besar, yakni Rp 265.738.800,-, disusul Partai Golkar Rp 209.118.000,- dan Partai Demokrat Rp 171.525.600,. Selengkapnya lihat grafis dibawah. Secara keseluruhan untuk semua parpol yang memiliki perwakilan, bantuan parpol akan menyedot APBD sebanyak Rp 1,28 miliar. “Hanya parpol yang punya perolehan kursi di DPRD Sultra dapat bantuan ini,” ujar Yusuf Mundu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Jumat (2/2/2017).

Dia membenarkan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2018, kenaikan dana bantuan parpol (banpol) di provinsi sebesar Rp 267 per suara. Artinya, sebelumnya banpol itu berjumlah Rp 933 kini menjadi Rp 1.200 per suara sah. “Jadi, sekarang untuk provinsi (parpol yang memiliki kursi di DPRD Sultra) naik menjadi 1.200 per suara sah,” katanya.

Menurutnya, untuk kenaikan tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah provinsi, baik eksekutif maupun legislatif. Karena bantuan parpol itu mengacu pada kemapuan daerah masing-masing. “Nanti di APBD Perubahan 2018 baru kita usulkan (kenaikan dana parpol),” jelasnya. Dia menilai, kalau diestimasi kenaikan banpol dari Rp 933 persuara untuk 10 parpol pemilik kursi di DPRD Sultra, hanya akan menyedot APBD Rp 1 miliar lebih. Melihat kondisi keuangan daerah, dirinya yakin masih bisa diakomodir kenaikan itu. “Parpol ini memang harus dibiayai. Karena menjadi bagian dari pemerintahan. Kalau dikasih porsi cukup akan lebih bagus dalam mengelola kegiatan mereka,” katanya. Sejauh ini, lanjut dia, bantuan yang diberikan masih mengacu pada keputusan gubernur Sultra nomor 177 tahun 2017 yang berjumlah Rp 933 per suara. “Kalau sudah ada pergub baru, maka aturan sebelumnya gugur,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Sultra, Nasruan mengatakan, sudah tahu mengenai kenaikan bantuan dana parpol tersebut. Namun, apakah itu dialokasikan di APBD Perubahan 2018 atau tidak, pihaknya belum mengetahui. Sebab, itu domain Kesbangpol. “Kami hanya menjembatani saja. Teknis kenaikan dana parpol, itu sudah domain Kesbangpol yang urus,” terangnya.

Pakar Komunikasi Politik Sultra, Dr. Muh Najib Husain mengatakan kenaikan anggaran parpol harus sejalan dengan kinerjanya. Fungsi parpol harus dijalankan dengan baik. Yakni fungsi kaderisasi atau rekruitmen, pengawasan hingga control masyarakat. “Kita harapkan kenaikan dana bantuan membuat kerja parpol makin bagus,” katanya.
Sejauh ini, akademisi UHO ini menilai belum semua parpol maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Tidak bagusnya lagi, masih ada pengurus parpol maupun anggota DPRD terlibat korupsi. “Ini yang harus menjadi catatan bersama,” ujarnya.

Najib mencontohkan, rekrutmen kader tidak berjalan maksimal. Sulit dibedakan, mana kader dan bukan. Sehingga yang terjadi adalah asal comot saja saat diorbitkan menjadi calon wakil rakyat. Hasilnya, banyak yang menjadi anggota dewan, tidak memiliki kualitas bagus. Mereka tidak paham fungsi legislatif, pengawasan dan lainnya. “Persoalan inilah yang harus diperbaiki ke depan oleh parpol. Jangan lagi minta tambahan anggaran bantuan, kalau fungsi utama tidak dijalankan dengan baik,” harapnya.

Hal lain tak kalah penting, lanjut dia, soal transparansi pengelolaan dana bantuan parpol. Harus tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan di hadapan publik. “Esensinya disitu. Harus mulai dari internal tertib administrasi, supaya kalau di tempat lain bisa lebih tertib lagi,” imbuhnya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menerbitkan surat edaran bagi seluruh kepala daerah, menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1/2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menilai, surat edaran penting sebagai panduan.

Terutama bagi daerah-daerah yang terlanjur mengalokasikan dana bantuan bagi parpol dalam APBD 2018 dengan perhitungan masih Rp 108 per suara, sebagaimana sebelumnya diatur dalam PP 5/2009. Karena dalam PP 1/2018 diatur, bantuan keuangan di tingkat nasional Rp 1.000 per suara. Kemudian di tingkat provinsi Rp 1.200 per suara dan kabupaten/kota Rp 1.500 per suara.

“Kami akan membuat surat edaran sebagai panduan. Kapan bisa dibayar dan terkait sumber dananya juga akan kami tunjukkan (untuk memenuhi kekurangan anggaran,red),” kata Syarifuddin. Saat ditanya, dari mana kemungkinan sumber dana dapat diambil, Syarifuddin mengungkap tiga kemungkinan. Yaitu, Pemda bisa melakukan penggeseran terhadap belanja tidak terduga. “Kemungkinan lain, penjadwalan ulang kegiatan. Misalnya, kalau ada kegiatan yang berlangsung di Maret atau April, terutama kegiatan nonfisik, maka kalau tidak terlalu mendesak bisa diundur. Uangnya bisa digunakan untuk hal ini dulu (bantuan keuangan parpol,red),” ucapnya. Syarifuddin juga menyatakan, Pemda dapat menggunakan uang kas yang tersedia, baik yang berasal dari pelampauan pendapatan maupun sisa dari penghematan belanja. (b/wan/yog)

Bantuan Parpol Naik

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
-Punya 100.006 suara
-Besaran bantuan Rp 120.007.000,-

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
-Punya 55.993 suara
-Besaran bantuan Rp 67.191.600,-

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
-Punya 90.334 suara
-Besaran bantuan Rp 108.400.800,-

4. PDI Perjuangan
-Punya 132.177 suara
-Besaran bantuan Rp 158.612.400,-

5. Partai Golkar
-Punya 174.265 suara
-Besaran bantuan Rp 209.118.000,-

6. Partai Gerindra
-Punya 113.470 suara
-Besaran bantuan Rp 136.164.000,-

7. Partai Demokrat
-Punya 142. 938 suara
-Besaran bantuan Rp 171.525.600,-

8. Partai Amanat Nasional (PAN)
-Punya 221.449 suara
-Besaran bantuan Rp 265.738.800,-

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
-Punya 57.429 suara
-Besaran bantuan Rp 68.914.800,-

10. Partai Hanura
-Punya 72.556 suara
-Besaran bantuan Rp 87.067.200,-

Catatan:
1. Simulasi Dana Parpol Setelah Naik Rp 1.200/suara
2. Kesbangpol usulkan di APBD Perubahan 2018
Sumber Data: Diolah

**Landasan Hukum Kenaikan Banpol:
-Peraturan Pemerintah Nomor 1/2018
-Diundangkan 5 Januari 2018

**Sumber Dana untuk Banpol:
-Bisa menggeser belanja tidak terduga
-Penjadwalan ulang kegiatan
-Pakai uang kas tersedia

Sumber Data: Diolah

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778