Pariwara
Nasional

AS Kalah Telak Soal Kasus Yerusalem, Donald Trump Diminta Penuhi Resolusi PBB

Massa memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Minggu (17/12). Aksi tersebut menyerukan pembelaan untuk Palestina dan mengecam pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Foto: Adrianto/Indo Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang langkah Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Isreal pada sidang darurat Manjelis Umum PBB di New York, Kamis (21/12) waktu setempat. Dalam tersebut, telah disahkan Resolusi Majelis Umum PBB tentang status Yerusalem. Sebanyak 128 negara telah menyatakan dukungan mereka terhadap resolusi tersebut. Sementara AS dan Israel bergabung dalam sembilan negara yang menolak (bersama Guatemala, Togo, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Honduras, dan Palau). Sedangkan negara-negara yang abstain tercatat sebanyak 35 negara. Tercatat pula sebanyak 21 negara tidak hadir/memberikan suaranya. Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama menjadi co-sponsor Resolusi tersebut.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, hasil voting tersebut menunjukkan bahwa Presiden Donald Trump telah kehilangan legitimasi atas pengumuman untuk memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Bahkan Trump telah membawa AS sebagai kampiun demokrasi menjadi negara yang otoriter dengan upaya mengancam negara-negara di PBB untuk tidak menyetujui resolusi MU PBB.

Kepemimpinan AS atas dunia, kata Hikmahanto, akan terus dipertanyakan bahkan akan dicemooh oleh dunia. Mayoritas negara dunia tidak lagi takut dengan ancaman AS. Tidak lagi ada istilah Kuat adalah Benar (Might is Right) karena dunia mampu menentang kemauan Trump yang memanfaatkan kursi kepresidenannya. ”Saat ini dunia perlu merumuskan apa tindakan selanjutnya atas AS dan Israel pasca Resolusi MU PBB,” kata Hikmahanto. Menurutnya, ada dua tindakan yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah para pemimpin dan tokoh dunia menyerukan agar mau AS tunduk pada Resolusi MU PBB karena suara mayoritas dunia. Sebagai kampiun demokrasi sudah sewajarnya bila AS mau mendengar suara mayoritas.

Kedua, lanjut Hikmahanto, atas dasar perdamaian dunia pemimpin dan tokoh dunia menghimbau kepada para politisi AS, termasuk para mantan presiden AS untuk mengingatkan Trump pengaruh Resolusi MU PBB terhadap kepemimpinan AS di dunia. Sudah saatnya bagi rakyat AS, politisi, dan kaum elit AS agar mereka bersuara dan mengambil tindakan konstitusional terhadap Trump agar AS tidak terjerembab lebih dalam atas manuver-manuvernya. ”Berbagai maneuver AS bukannya Make America Great Again tetapi Make America Worst,” ungkap Hikmahanto.

Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani menegaskan bahwa keputusan AS menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel sangat berbahaya bagi keamanan Timur Tengah dan melukai perasaan umat muslim. Bagi masyarakat dunia, status kota suci Jerusalem (Al Quds-As Sharif) dijamin oleh seluruh Resolusi Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB.

”Karenanya Indonesia menghimbau masyarakat internasional untuk menolak keputusan AS, sebagai sesuatu yang  bertentangan dengan berbagai kesepakatan internasional,” kata Djani. Desakan Indonesia, bersama-sama negara-negara OKI, Liga Arab, dan negara-negara GNB, yang meminta Presiden Majelis Umum PBB menyelenggarakan ”Emergency Special Session General Assembly” diambil sebagai sikap terhadap langkah veto AS di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi status Jerusalem 18 Desember lalu.

Melalui Resolusi yang telah disahkan di Majelis Umum PBB itu, keputusan AS diputuskan tidak sah karena bertentangan dengan seluruh keputusan PBB sebelumnya. Melalui resolusi PBB itu juga Majelis Umum PBB meminta semua negara tidak mengikuti atau mengakui langkah AS. Negara-negara juga diharapkan dapat mencegah dampak keputusan, yang dapat mengancam proses perundingan damai, serta situasi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Terkait dengan hasil voting tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Indonesia sambut baik hasil pemungutan suara tersebut. Hasil tersebut, kata Tata, menunjukan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia, bersama mayoritas dunia, mendukung perjuangan Rakyat Palestina. ”Indonesia berharap agar semua anggota PBB  menghormati hasil tersebut dan mendengar panggilan moral dan politis dunia yang meminta perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina,” tuturnya jumat (22/12).

Tata juga menyampaikan bahwa Indoensia mendorong semua pihak untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel yang dapat mereasliasikan solusi dua negara. Indonesia juga akan terus melanjutkan perjuangan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina dan memberi bantuan konkret bagi pembangunan Palestina. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berupaya supaya keputusan Trump untuk memindahkan ibukota Israel ke Jerusalem dibatalkan. Terkini organisasi yang dipimpin Ma’ruf Amin itu bakal menyurati Kejaksaan Agung Amerika Serikat. Surat itu dilayangkan setelah MUI menerima surat dari Gedung Putih (White House) Amerika Serikat.

’’Karena (Kejaksaan Agung AS, red) yang bisa memerintahkan kepada Presiden Trump,’’ kata Ma’ruf di kantor MUI jumat (22/12). Dia menjelaskan Kejaksaan Agung AS merupakan lembaga yang bisa membatalkan keputusan Trump memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Lantas kapan surat kepada Kejaksaan Agung itu bakal dikirim? Ma’ruf mengatakan secepatnya. Saat ini naskah suratnya masih dalam perumusan. Dia menegaskan surat tersebut merupakan respon surat yang dikirim Gedung Putih. Terkait surat dari Gedung Putih, Ma’ruf menilai sikap pemerintah Amerika Serikat masih bersikukuh menetapkan Jerusalem sebagai ibukota Israel. ’’Dia (Amerika Serikat, red) menganggap langkah itu benar. Dan tidak menghilangkan peran sebagai mediator,’’ katanya.

Ma’ruf menjelaskan Amerika Serikat tetap mengakui bahwa Jerusalem adalah ibukota tiga agama. Yakni agama Islam, Yahudi, dan Kristen. ’’Tetapi dikasih ke Israel,’’ jelasnya. Dengan demikian Ma’ruf menilai ada sikap yang tidak konsisten dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.
Terkait dengan putusan sidang PBB, MUI menganggap sebagai hal yang luar biasa. Dia meminta masyarakat menunggu bagaimana pertempuran berikutnya antara PBB dengan Amerika Serikat. Ma’ruf hanya melempar senyum ketika ditanya lebih kuat mana antara PBB dengan Amerika Serikat.

PBNU juga menanggapi voting PBB. Menanggapi hal ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi dan mendukung keputusan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat soal Yerusalem.“Kami mendukung penuh. Sikap kami di Nahdlatul Ulama tidak bergeser sedikitpun,” jelas Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini di Jakarta jumat (22/12).

Menurut Helmy, keputusan resolusi majelis umum PBB adalah strategis untuk meredam konflik dan krisis kemanusiaan yang semakin memanas. “Bagi kami, apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik soal agama saja, namun lebih dari itu merupakan konflik kemanusiaan,” lanjut Helmy.

Sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina juga tengah dilakukan. “Selain melakukan aksi damai, PBNU juga secara intens memberikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberi masukan demi tercapainya kedaulatan Palestina,” kata Helmy.(and/wan/tau/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778