-Bayar Tak Sesuai, Sanksi Menanti
KENDARIPOS.CO.ID — Harapan pekerja swasta dan sektoral di Sultra akhirnya terkabul. Draft usulan dewan pengupahan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sultra 2022 telah mendapat restu Gubernur Sultra, Ali Mazi. Dalam surat keputusan (SK) nomor 607 tahun 2021, UMP Sultra naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,7 juta.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Nur Endang Abbas mengatakan kenaikan UMP tahun 2022 menimbang kondisi ekonomi makro Sultra yang mengalami pertumbuhan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Sultra (PDRB/Produk Domestik Regional Bruto) 2021 yang mengalami pertumbuhan 1,8 persen. Di sisi lain, indeks harga konsumen (IHK/inflasi) tahun ini hanya 2,68 persen atau masih dalam kategori terkendali.

“Kenaikan upah juga dipengaruhi oleh rata-rata pengeluaran per kapita Sultra sebesar Rp 1,07 juta. Kemudian rata-rata anggota rumah tangga pekerja 4 orang, sedangkan rata-rata anggota keluarga yang bekerja hanya 1 orang. Atas dasar itulah dinaikan sebesar Rp 0,7 persen atau Rp 159 ribu,” jelas Jenderal ASN ini kemarin.

Penetapan UMP Sultra tahun 2022 lanjutnya, sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) nomor B-M/383/HI.01.00/IX/2021, ketentuan Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Kebijakan itu (kenaikan UMP) kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra ini, berlaku bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu. Yang mana, upah sebulan dibagi 25 atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu di mana upah akan dibagi 21.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan para perusahaan atau pemberi kerja untuk menyusun struktur dan skala upah sehingga tidak kesulitan membayarkan hak para buruh.

Ia berharap, kenaikan UMP bisa memberi jaminan perlindungan bagi para buruh serta memberikan kepastian berusaha. Ia pun mengimbau kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk tidak membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMP. Sebab jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

“Kalau melanggar tentu disanksi. Kita identifikasi dulu alasannya kenapa membayarkan tidak sesuai dengan UMP. Kita sanksi paling berat itu dicabut izin usahanya,” tegas Nur Endang. (b/ags)

Tinggalkan Balasan