Susianti Hafid

-Pembahasan UMP Tunggu Data Kemenaker

KENDARIPOS.CO.ID– Penetapan Upah Minimun Kota (UMK) selalu ditunggu-tunggu para pekerja swasta. Apalagi UMK Kendari tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2022, upah minimum diprediksi mengalami peningkatan. Sejumlah indikator yang mendongkrak gaji pekerja sektoral ini menunjukan perbaikan.

Kabid Perselisihan Bidang Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Kendari, Susianti Hafid mengatakan penetapan UMK merujuk pada Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Yang mana, UMK akan ditetapkan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) “Kalau UMP akan dilakukan pada 21 November. Jadi, kemungkinan UMK termasuk Upah Minimun Sektoral Kota (UMSK) baru akan diumumkan pada 30 November mendatang,” beber ungkap Susianti, kemarin.

Ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan penetapan UMK. Diantaranya, mempertimbangkan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Berdasarkan data, indikator ekonomi mulai tumbuh. Di sisi lain, tingkat inflasi sudah kembali stabil.

Ia memprediksi UMK tahun 2022 mengalami peningkatan. Hanya saja, ia tak menyebut berapa kenaikannya. Sebab penyesuaian upah masih harus dibahas di dewan pengupahan. Selanjutnya, hasilnya disampaikan ke Wali Kota untuk direkomendasikan ke gubernur. “Kemungkinan ada kenaikan. Nanti tanggal 30 November dirilis,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir berharap dalam penetapan UMK harus mengedepankan win-win solution. Tidak boleh ada yang dirugikan baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. “Saya minta Disnaker agar betul-betul mengawal penetapannya. Jangan mengabaikan hak pekerja, juga tidak memberatkan pelaku usaha kita. Harus saling mengerti karena situasi saat ini masih dalam pandemi,” kata Sulkarnain Kadir.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandy mengaku belum bisa memastikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sultra tahun 2022. Saat ini, pihaknya masih menunggu data dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI, mengenai penilaian perekonomian daerah. Sebagai unsur dasar penentuan UMP tahun 2022.
“Penentuan UMP melalui proses yang panjang. Alurnya Badan Pusat Statistik atau BPS Sultra melaporkan data ke BPS pusat mengenai perekonomian Sultra, inflasi, dan lain-lain.

Nantinya BPS pusat akan menyampaikan data tersebut ke Kemnaker RI. Saat ini, masih menunggu hasilnya dari Kemnaker RI. Informasi terakhir, satu atau dua hari kedepan,hasilnya sudah ada,” kata Haswandy saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Setelah input data dari Kemenaker diterima, dewan pengupahan akan menggelar rapat membahas terkait formula penentuan UMP tahun 2022. Nantinya, hasil rapat tersebut akan menjadi laporan untuk diproses lebih lanjut. “Laporan keputusan hasil rapat dewan pengupahan, akan di serahkan ke gubernur. Nantinya, gubernur yang menentukan naik dan tidaknya UMP tahun 2022,” urainya. (b/ags/ali)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.