KENDARIPOS.CO.ID– Bank Indonesia (BI) menganugerahkan penghargaan kepada Tujuh kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) berprestasi. Penghargaan BI itu sebagai apresiasi atas inovasi kepala daerah dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah hingga pengendalian inflasi.

Tujuh kepala daerah itu adalah Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, Bupati Muna Rusman Emba, dan Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga. Selain itu, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Amrullah, Bupati Wakatobi Haliana dan Wali Kota Baubau, AS Tamrin yang diwakili Wakil Wali Kota Baubau, Ahmad Monianse dan Bupati Buteng, Samahuddin.

Wali Kota Kendari memboyong dua penghargaan sekaligus. Pertama, penghargaan sebagai satu-satunya pemerintah daerah yang sukses membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sultra. Kedua, penghargaan kabupaten/kota terdigital berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IEPTD).

Wali Kota Kendari, Sulkarnain tak jemawa dengan reward atas prestasi yang dicapai. Sebaliknya, dia merendah dan menyatakan penghargaan yang diraih itu merupakan buah dari kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kendari yang berkomitmen mendorong terciptanya sistem ekonomi dan keuangan daerah. “Ini kerja keras semua pihak di lingkup Pemkot Kendari,” ujarnya usai menerima penghargaan dalam pertemuan tahunan BI Sultra di Claro Hotel Kendari, Rabu (24/11) kemarin.

Bagi Wali Kota Sulkarnain, pembentukkan TP2DD bernilai strategis untuk daerah. Sebab, TP2DD sangat membantu dalam rangka mendorong percepatan perluasan dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) daerah.

Elektronifikasi dimaksud sejalan dengan visi daerah, mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi (lingkungan), informasi dan teknologi. “Saya sudah instruksikan kepala OPD terkait untuk segera merespons secara optimal elektronifikasi transaksi keuangan ini. Beberapa yang sudah berjalan seperti di Bapenda, yang mana retribusi dipungut menggunakan Aplikasi Link Aja. Begitu juga pembayaran pajak (PBB) melalui aplikasi Jakpa (Pajak Menyapa) dan masih banyak lagi. Semua sudah berbasis elektronik,” kata Sulkarnain Kadir.

Bupati Konkep, Amrullah melalui Kepala Bappeda Safiudin Alibas mengatakan penghargaan yang diraih sebagai daerah penyusun roadmap tercepat di Sultra berkat kerja sama semua pihak di Pemkab Konkep. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini, banyak perubahan yang dilakukan demi kinerja lebih baik.

“Di Konkep, digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan dalam mengakselerasi pembangunan. Komitmen inilah yang kami tanamkan kepada aparatur Pemkab,” ujar Bupati Konkep, Amrullah seperti dikutip Kepala Bappeda Safiudin Alibas kepada Kendari Pos, kemarin.
Plt. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Taufik Ariesta mengatakan, pada sektor sistem pembayaran, BI selalu berkomitmen untuk memastikan sistem pembayaran berjalan aman, efisien, lancar, dan andal.

Menurut Taufik Ariesta, selain mendorong transaksi nontunai di masyarakat, BI Sultra juga turut mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP). Untuk itu, BI mendukung pembentukan Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai wadah untuk mengakselerasi digitalisasi di daerah. “Dapat kami sampaikan bahwa saat ini di Sultra telah terbentuk seluruh TP2DD yaitu 18 Pemda yang ada di Sultra,” ujar Taufik.

Bank Indonesia turut berperan aktif dalam akselerasi transformasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital antara lain melalui digitalisasi transaksi. Dari sisi transaksi masyarakat, BI Sultra terus mendorong pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standards (QRIS) sebagai media pembayaran digital yang contactless dan cemumuah (cepat, mudah, murah, aman dan handal) melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan upaya digitalisasi transaksi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas mengapresasi kerja keras Pemkot Kendari yang sukses mendigitalisasi seluruh sistem transaksi keuangannya.

Digitalisasi sangat positif dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. “Kalau seluruh sistem pembayaran berbasis elektronik itu sangat baik. Karena tercatat melalui sistem. Kita bisa terhindar dari potensi kebocoran anggaran bahkan ini bisa meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD),” kata Nur Endang Abbas dalam acara pertemuan tahunan BI Sultra. (ags/rud/ali/b)

Tinggalkan Balasan