Yulia Widiarti

KENDARIPOS.CO.ID– Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau belum terbilang baik. Dalam APBD Perubahan yang sudah disahkan bersama anggota legislatif, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dikurangi demi memenuhi kebutuhan strategis lainnya. Mulai dari pembayaran bunga pinjaman daerah hingga tambahan alokasi anggaran untuk biaya tak terduga (BTT).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau, Yulia Widiarti. Ia menyebut, dalam APBD induk, TPP dianggarkan Rp 60 miliar. Pada medio tahun ini, sudah sudah habis terbayar sebesar Rp 27 miliar. “Setelah masuk pembahasan anggaran perubahan, itu disepakati dipotong totalnya tinggal Rp 45 miliar.

Semester pertama sudah habis Rp 27 miliar, ini kita hadapi semester duanya lagi Juli-Desember,” rincinya, Minggu (7/11). Setelah dilakukan pemotongan, pihaknya belum merinci berapa besaran yang diterima setiap ASN. Sebab masih harus dilakukan perhitungan kembali. “Belum tahu, nanti Perwalinya akan dibuat,” ujarnya.

Selain dikurangi, hingga saat ini, TPP juga belum bisa dicairkan. Kendalanya adalah restu Kemendagri yang tak kunjung terbit. Padahal Pemkot Baubau sudah mengajukan perpanjangan berikut dengan persyaratannya pada September lalu. “TPP tetap ada, hanya terhambat proses pencairannya, karena harus persetujuan Mendagri,” kata Yulia.

Kabar terbaru, restu Mendagri akan terbit November ini. Itu sesuai dengan hasil koordinasi dengan Dirjen terkait beberapa waktu lalu. Jika itu terbit, Bagian Hukum akan segera menyiapkan Perwalinya. “Kita upayakan bulan ini, kalau tidak juga kan bisa jadi bonus akhir tahun, karena itu akan dirapel selama bulan yang sudah terlewati,” tutup Yulia Widiarti. (b/mel)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.