Sahibudin,

KENDARIPOS.CO.ID– Kasus temuan tak tersalurkannya dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMP Satap) Runduma, Kabupaten Wakatobi, memasuki babak baru. Meski belum masuk tahap sidang kode etik, pembentukan Tim Majelis sudah diusulkan ke Bupati Wakatobi.

Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wakatobi masih menunggu surat keputusan (SK) Tim Kode Etik tersebut.

Untuk memproses oknum Kepala SMP Satap Runduma yang sebelumnya diketahui selama tiga tahun berturut-turut tidak menyalurkan secara tunai dana PIP pada puluhan siswanya, harus ada majelis etik. Sidang bisa dilakukan ketika majelis etik tersebut terbentuk atas instruksi Bupati Wakatobi. Nanti setelah sidang, barulah ada keputusan untuk memberi sanksi.

Sebenarnya, pasca temuan tahun lalu, Kepala SMP Satap Runduma telah menyalurkan PIP untuk dua tahun (2017 dan 2018) pada siswanya. Setelah PIP tahun 2019 belum direalisasikan, Dikbud menindaklanjuti hal ini ke BKPSDM untuk memprosesnya.

Apalagi, saat itu yang bersangkutan tak mengindahkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Wakatobi hingga mendapatkan surat teguran.
“Sudah kita usulkan ke Pak Bupati. Karena untuk Majelis Etik harus ada SK. Kita masih menunggu. Karena kasus ini melibatkan kepala sekolah, maka yang akan masuk sebagai Majelis Etik tentu Kepala Dikbud, Inspektorat BKPSDM termasuk Sekab Wakatobi,” ungkap Kepala BKPSDM Wakatobi, Sahibudin, Jumat (5/11).

Pihaknya juga sudah menerima hasil telaah dari Inspektorat Wakatobi terkait temuan tersebut. Itu akan menjadi dasar sehingga yang bersangkutan layak untuk disidang. “Kalau hasil sidang sudah ada, maka itu akan menjadi dasar memberi sanksi oknum Kepala SMP Satap Runduma ini,” bebernya. (c/thy)