KENDARIPOS.CO.ID– Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sejak tahun 2005 sampai sekarang. Sudah ratusan kepala daerah ditangkap dan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), sejumlah nama kepala daerah masuk dalam jerat kasus yang
ditangani Polda, KPK, dan Kejaksaan.

Mereka adalah Aswad Sulaiman — Bupati Konawe Utara. Atikurahman — Bupati Bombana. Buhari Matta — Bupati Kolaka. Samsu Umar Samiun —Bupati Buton. Saya sendiri (Nur Alam) — Gubernur Sultra 2008-2013 dan 2013-2018. Adriatma Dwi Putra — Wali Kota Kendari. Asrun — mantan Wali Kota Kendari dua periode, dan saat ditangkap itu Asrun terdaftar sebagai kandidat calon Gubernur Sultra. Agus Feisal —Bupati Buton Selatan (sang ayah adalah mantan Bupati Buton dan calon wakil gubernur). Dan yang terbaru adalah, Andi Merya Nur — Bupati Kolaka Timur (Bupati yang baru tiga bulan
menjabat).

Penangkapan mereka jelas masuk ranah perkara hukum, tapi ada kesan masif yang menyelimuti penangkapan yang bertubi-tubi itu. Saya melihat ada benang merah yang melatari fenomena tersebut.

Inkonsistensi Otonomi Daerah

Otonomi daerah (Otoda) pasca era Orde Baru yang sejatinya bertujuan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal, tampaknya justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Otoda lebih berpihak kepada elite daripada masyarakat.

Kali ini saya hendak bicara mengenai implikasi yang ditimbulkan dari inkonsistensi dalam penerapan desentralisasi dan Otoda terhadap hubungan pusat-daerah. Sejak reformasi bergulir sampai kini, tampaknya desentralisasi dan Otoda diterapkan setengah hati oleh penguasa politik di tingkat
nasional.

Padahal, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) tentang urusan pemerintahan absolut hanya meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Format Otoda sebenarnya sudah diatur UU Nomor 22/1999. Namun dalam praktik, cenderung dianggap bukan pilihan yang menguntungkan pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan kehadiran dan peran agresif yang ditunjukkan oleh “aktor-aktor” dominan dari pusat ke daerah. Mereka berkolaborasi dengan “aktor-aktor” dominan lokal, dan bersama-sama bergerak cepat menguasai kehidupan politik dan ekonomi tingkat lokal. Rupanya, jerat kenikmatan sistem sentralistik yang sudah berlangsung sejak Orde Baru bukan sesuatu yang mudah dilepaskan.

Fenomena tersebut cukup merata terjadi di hampir semua daerah (terutama daerah-daerah dengan sumber daya alam (SDA) melimpah seperti Sultra), sehingga Otoda yang diharapkan mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal tak juga terwujud. Kalau semula arena yang kerap dijadikan sasaran adalah bisnis skala besar, sekarang mereka bahkan merambah ke unit-unit wilayah yang seharusnya menjadi arena warga daerah.

Pelaksanaan desentralisasi dan Otoda yang setengah hati itu menimbulkan tarik menarik antara kedua satuan pemerintahan (pusat dan daerah), dan akhirnya melahirkan potensi terjadinya perebutan kewenangan. Sehingga, kebijakan yang digulirkan lebih terkesan sebagai proyek kesejahteraan untuk para pejabat — bukan untuk kepentingan rakyat kecil. Maka jangan heran kalau praktik KKN yang terjadi tidak lagi bersifat individual dan kasuistis, melainkan bersifat kolektif dan
sistemik. Desentralisasi dan otonomi daerah akhirnya hanya di atas kertas. Pusat tetap
mendominasi dan kerap bertabrakan dengan kepentingan daerah.

Melihat demokrasi kita yang dilematis itu akhirnya timbul pertanyaan, sebenarnya dibagian manakah demokrasi benar-benar berdiri di negeri kita? Karena mata rantai pengaruh politik yang dilakukan oleh para elit justru membuat rakyat seolah tak punya hak. Mereka hanya bisa bungkam dan berserah pada Tuhan. Bagaimana tidak? Bahkan untuk menyuarakan pendapat saja mereka tidak berani. Padahal mereka menyaksikan dan merasakan langsung dampak ketidakadilan yang terjadi. Demokrasi yang sejatinya memiliki pengertian sebagai sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat entah tersembunyi di sudut mana negeri ini.

Petaka Demi Petaka

Sulawesi Tenggara adalah daerah yang kaya raya dengan potensi SDA melimpah, baik dari pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan hasil tambang. Maka jangan heran kalau Bumi Anoa ini terus menerus menjadi rebutan banyak pihak. Perjalanan desentralisasi dan Otoda yang masih carut-marut
melahirkan sejumlah persoalan di Sultra. Mulai dari politisasi birokrasi hingga ke tingkat
terbawah, penyimpangan oleh elite pemda, juga sangat minimnya peran serta masyarakat di
daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diterbitkan di masa reformasi, sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih demokratis dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, namun dalam implementasinya masih jauh panggang dari api. Masih banyak kesenjangan terjadi antara perubahan pada tatanan konseptual, dengan perubahan di tingkat pemahaman dan perilaku elite.

Perspektif dan perilaku elite yang masih menganut sistem nilai yang dibangun pemerintahan Orde Baru itu pun melahirkan “raja-raja kecil” dan mendorong munculnya “predator-predator” di daerah. Mereka adalah kalangan orang-orang yang berada dalam lingkaran (sistem) kekuasaan, mulai dari penguasa-penguasa yang mengatasnamakan lembaga, dan menggunakan kekuasaan lembaganya untuk kepentingan pribadi, dan kelompok pengusaha yang diberi fasilitas untuk melegalisasi bisnis mereka. Di tengah-tengahnya adalah, orang-orang yang dikategorikan sebagai penipu dan broker yang hubungannya memang sangat mesra dengan kekuasaan dan para cukong.

Sepanjang pengamatan saya, ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kinerja pemerintahan daerah. Pertama, tampaknya kapabilitas kepala daerahnya (gubernur atau bupati/wali kota) memang tidak mumpuni. Kedua, adanya tekanan psikologis dan ancaman dari para oknum penegak hukum kepada mereka, akibat banyaknya celah di internal pemerintahan dan juga tidak tepatnya meletakkan kebijakan pembangunan, sehingga banyak pemborosan keuangan negara yang akhirnya saling menyandera.

Ketiga, akibat dari dua hal itu membuat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan jadi sangat rendah. Dan yang terakhir, maraknya gerakan dari kelompok pejuang aspirasi demokrasi yang
sebagian tidak murni berjuang mengoreksi. Terkadang mereka hadir justru untuk memperkeruh suasana. Mereka mencari celah dan memanfaatkan situasi demi memperoleh keuntungan materi.

Di tengah iklim bisnis dan sosial politik yang kacau balau seperti itu, lantas bagaimana
kondisi Sultra saat ini dan bagaimana nasibnya nanti? Masih segar dalam ingatan kita, tahun 2019 ada enam kabupaten dan kota di Sultra yang luluh lantak diterjang banjir dan tanah longsor. Bahkan, pada tahun 2020, Kabupaten Konawe Utara (Konut) dilanda banjir sampai berkali-kali dalam setahun.

Kontu adalah daerah penghasil tambang nikel terbesar di Sultra. Selain itu, juga terdapat perkebunan sawit. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sultra menyebut, selain akibat aktivitas penambangan dan perkebunan sawit, bencana alam yang kerap terjadi disebabkan pembalakan liar yang tak terkendali. “Banjir dan kerusakan hutan di Konawe Utara itu sangat erat kaitannya. Bencana banjir akan terus berulang kalau pemerintah tidak mengendalikan pemberian izin pertambangan, perkebunan, dan ilegal logging,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Saharuddin kepada cnnindonesia.com pada Rabu, 15 Juli 2020.

Masih menurut Saharuddin, sejak terjadi pandemi Covid-19, praktik penambangan ilegal justru kian marak di Konut. Di Blok Matarape yang status quo bahkan ditemukan penambangan ilegal. “Padahal di sana tidak boleh ada penambangan. Selain menambang ilegal, di sana juga dijadikan hutan produksi,” ujarnya.

Saat ini, luas hutan di berbagai wilayah di Sultra kian menyempit. Di Konut bahkan tinggal 30 persen. Semua itu akibat alih fungsi lahan ke perkebunan sawit dan pertambangan. Aktivitas penambangan yang tidak sesuai prosedur tak hanya menyebabkan kerusakan hutan, tapi merusak ekosistem laut dan lingkungan sekitar.

Organisasi lingkungan hidup asal Perancis, Nature Revolution With Volunteer (NRWV) menyebutkan, bahwa Desa dan Pulau Labengki yang terletak di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut dalam ancaman kerusakan. Hal itu disampaikan oleh Ketua NRWV — Philip, saat observasi bersama Pemda Konut. Padahal, menurutnya, Sulawesi adalah jantung segitiga karang dunia yang harus dijaga. Khususnya pulau wisata Labengki, yang memiliki hutan dan alam laut dengan endemik keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Di Sultra, sudah sejak lama terjadi penjarahan kekayaan alam yang diduga dilakukan pihak asing maupun swasta. Jumlah penambang sudah terlalu banyak dibanding luas wilayah. Ditambah lagi, saat ini para penambang liar tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Liberalisasi lahan industri yang terjadi di sana betul-betul merupakan ancaman besar bagi Sultra di masa depan.

Masyarakat Sultra hanya bisa menangis diam-diam dalam menerima nasibnya. Mereka tidak mendapat kompensasi memadai dari pemilik industri di sana. Ada yang lahannya dibeli sangat murah, dan ada juga yang dipaksa pergi dari tempat tinggalnya.

Yang membuat makin sedih adalah, pemerintah seolah tak peduli pada nasib mereka, dan juga tidak peduli bahwa Sultra sedang menghadapi kerusakan yang makin serius. Contoh, saat berkali-kali terjadi banjir di Konut pada 2020, pemda kepada pers mengatakan bahwa tambang dan kebun sawit bukan penyebab banjir, tetapi kehendak Yang Maha Kuasa (Sumber: liputan6.com 14 Juni 2019, 12:00 WIB).

Setali tiga uang. Senada dengan pernyataan pemda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga mengeluarkan rilis yang menyatakan banjir di Konut saat itu bukan karena tambang dan perkebunan. KLHK beralasan, dua pengguna lahan itu tak sampai 5 % dari luas area tangkapan air.

Padahal, kalau banjir di Konut adalah kehendak Tuhan, bukankah itu mestinya dimaknai sebagai teguran? Teguran kepada manusia-manusia serakah yang sejak lama mengeksploitasi dan merusak alam di Sultra, untuk menyudahi kejahatannya.

Saya melihat, liberalisasi lahan industri di Sultra bisa terus berlangsung karena mendapat “lampu hijau” dari penguasa. Mereka digelari karpet merah berupa undang-undang yang justru menjadi payung berlindung. Berbagai peraturan dan sistem yang dibuat menguntungkan mereka, tapi sebaliknya membuat rakyat makin sengsara dan alam Sultra semakin porak poranda.

Yang terbaru adalah terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2021, tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. PP tersebut memberi peluang kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang terlanjur beroperasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan bakal memperoleh status pemutihan.

Janji-janji pemerintah hendak menyejahterakan rakyat yang kerap diteriakkan akhirnya hanya slogan dan omong kosong belaka. Buktinya, pemerintah tutup mata saja melihat lahan produktif milik rakyat terus diambil paksa lewat berbagai cara. Bahkan lapangan pekerjaan di sektor buruh pun dibiarkan dikuasai oleh ribuan pekerja asing yang masuk secara ilegal.

Sultra Harus Diselamatkan

Sultra jelas bukan hanya aset masyarakat dan aset Indonesia. Sultra adalah juga aset dunia (jantung segitiga karang dunia) yang harus dijaga kelestarian alamnya. Sudah tiba waktunya semua pihak menyadari bahwa alam Sultra dan masyarakat di sana saat ini dalam kondisi gawat darurat.

Segeralah ditolong dengan membentuk tim kerja yang melibatkan ahli lingkungan, ahli geologi, dan orang-orang selaku pemangku kepentingan. Duduklah bersama membuat rumusan dan rencana jangka panjang untuk penanganan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, baik oleh investasi
pertambangan, perkebunan, maupun perambahan hutan lindung.

Kepada masyarakat Sultra, mari kita evaluasi secara menyeluruh. Diamlah sejenak. Lihat ke dalam diri. Cari tahu, apa yang menyebabkan daya saing SDM kita rendah. Jangan-jangan karena nilai komparatif kita memang masih sangat rendah, akibat rendahnya nasionalisme kedaerahan. Padahal, maju tidaknya Sultra mestinya yang menentukan adalah kita sendiri.

Kepada pemerintah pusat maupun daerah (Sulawesi Tenggara), sekarang waktunya bersikap tegas mengarahkan pengusaha tambang dan perkebunan. Wajibkan para pengusaha mematuhi semua ketentuan, bukan sebatas izin dan kelengkapan dokumen saja, tapi menyangkut regulasi yang spesifik mengatur tata cara agar kegiatan mereka tidak merusak lingkungan.

Jangan ragu mencabut perizinan, kalau ada pengusaha yang jelas-jelas melanggar aturan. Semua itu demi kita —masyarakat Sultra, Indonesia, dan dunia. Menyelamatkan Sultra berarti menyelamatkan dunia. (NA)

Tinggalkan Balasan