“Pembangunan Smelter diwajibkan bagi seluruh perusahaan tambang yang memegang IUP dan IUPK di Indonesia”

Penulis : Sabaruddin Hasan

Sabaruddin Hasan

Perusahaan pertambangan mineral logam di Indonesia wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (Smelter). Hal ini berdasarkan amant UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pasal 103 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil penambangan dalam negeri.

Kewajiban pembangunan smelter sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2020 tersebut di atas bertujuan untuk meningkatkan devisa negara dan aspek penyerapan tenaga kerja lokal. Artinya, tidak ada lagi penjualan hasil-hasil tambang bersifat “raw materials’ (bahan mentah), semua harus dimurnikan dan diolah agar nilai ekonominya tinggi untuk kepentingan devisa negara.

Apa itu Smelter?

Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan bagian dari sebuah proses produksi. Mineral yang ditambang dari alam biasanya masih bercampur dengan material bawaan (kotoran) yang tidak diinginkan. Fungsi smelter di sini untuk memurnikan mineral tersebut.

Illustrasi Smekter (Sumber photo : bisnis.com)

Smelter harus mampu mengolah mineral untuk meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, perak dan emas hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir (siap jual).

Kewajiban Perusahaan Tambang & Peta Smelter di Indonesia

Pembangunan smelter diwajibkan bagi seluruh perusahaan tambang yang memegang IUP dan IUPK di Indonesia ; baik perusahaan kecil dan besar. Hal ini sesuai PP No. 23 Tahun 2010 pasal 112 angka 4 huruf c, PP No.1 Tahun 2014, PP No. 1 Tahun 2017, dan yang terbaru UU No. 3 Tahun 2020.

Tentang peta sebaran smelter dapat dilihat sebagaimana disadur dari situs esdm.go.id dapat dilihat pemutakhiran peta smelter di Indonesia, Sulawesi Tenggara termasuk yang terbanyak, sbb :

Pemutakhiran Peta Smelter pada ESDM One Map

Sumber esdm.go.id
Sumber : esdm.go.id

Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin ESDM) bersama dengan Direktorat Pembinaan Program Minerba dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral – Ditjen Minerba, telah melakukan koordinasi secara bertahap untuk melakukan pemutakhiran smelter pada ESDM One Map. Smelter itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Pembangunan smelter berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2020 sebanyak 19 smelter dan rencana capaian kerja sampai tahun 2024 sebanyak 53 smelter.

Pemutakhiran peta smelter pada ESDM One Map berjumlah 53 titik smelter yang mencakup informasi smelter on progress dan smelter selesai. Terdiri dari 11 Bauksit, 4 besi, 2 mangan, 30 nikel, 1 seng, 4 tembaga, dan 1 timbal. Tujuan pemutakhiran peta smelter adalah untuk pemetaan hilirisasi mineral dan kesiapan pembangunan infrastruktur sektor ESDM.  

Kebutuhan listrik untuk memenuhi 52 smelter di seluruh Indonesia. (Kementerian ESDM, 2020)

Mengapa Smelter Diwajibkan?

Pada dasarnya UU yang mengatur tentang Smelter ini adalah upaya baik pemerintah untuk memperbaiki perekonomian bangsa, meningkatkan nilai hidup masyarakat, dan mengembalikan citra pertambangan yang terkadang hanya disebut sebagai perusak alam.

Dampak Positif dengan adanya Smelter

  1. Menambah nilai jual dari mineral.
  2. Meningkatkan invetasi dalam dan luar negeri.
  3. Membuka lapangan kerja baru bagi penduduk lokal.

Dilihat dari segi ekonominya, memang nilai jual mineral akan jauh berbeda jika sudah diolah, bukan lagi berbentuk bijih atau pun konsentrat. Bukan hanya nilai jual yang meningkat, tapi pengotor konsentrat atau bijih tersebut masih bisa di manfaatkan.

Kendala yang dihadapi pembangunan smelter

Kendala yang dihadapi perusahaan tambang dalam menunaikan kewajiban hukumnya menurut UU untuk membangun smelter biasanya antara lain sbb :

  1. Pembebasan tanah atau lahan yang tidak mudah. Sudah menjadi rahasia umum, tanah dimana disitu akan dibangun proyek, pasti harga tanah melambung.
  2. Pasokan dan Ketersediaan Listrik harus cukup karena menjadi bahan pokok utama agar pabrik tetep berproduksi.
  3. Proses Perizinan pembangunan smelter.
  4. Faktor anggaran, sumber permodalan dan cash flow perusahaan.

Melihat tujuan dari UU yang mewajibkan smelter bagi perusahaan tambang ini, selain aspek penegakan hukum yang konsisten atas pelanggaran juga pada saat yg sama dibutuhkan strategi komperehensif agar kendala yang dihadapi para pelaku usaha bidang pertambangan dapat terselesaikan dengan baik.

Perusahaan tambang beroperasi dengan baik dan benar, negara mendapatkan devisa untuk pembangunan dan rakyat khususnya penduduk lokal sekitar tambang mendapatkan kesempatan kerja yg memadai. Sejajtera dan bahagia bersama.

1 Komentar

  1. Mantap ini, apalagi misalnya fokus tambang di Sultra.

Tinggalkan Balasan