-Dana Transfer Dipangkas Rp 511 Miliar

KENDARIPOS.CO.ID– Kinerja kabinet Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) benar-benar payah. Hingga November 2021, serapan anggaran baru berkisar 63 persen. Padahal masa anggaran tinggal menyisakan waktu sebulan. Buruknya serapan anggaran akhirnya berbuntut punishment dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pendapatan daerah melalui dana transfer pusat tahun 2022 kena pangkas sekitar Rp 511 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Basiran mengakui dana transfer daerah mengalami pemotongan. Salah satu penyebabnya dikarenakan minimnya serapan anggaran. Sejauh ini, progres serapan anggaran 2021 baru mencapai 63 persen. “Memang betul ada pemangkasan. Tidak hanya kita, namun ada beberapa provinsi lain. Selain kondisi APBN yang memang mengalami desifit, juga karena serapan anggaran Pemprov yang belum maksimal,” ujar Basiran ditemui di sela-sela rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2022 di gedung DPRD Sultra, kemarin.

Dana transfer yang mengalami penurunan paling besar yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Tahun 2022, Pemprov hanya kebagian Rp 487,43 miliar atau turun 47,19 persen dibanding tahun 2021 yang nilainya hampir menembus Rp 1 triliun. Begitupun dengan DAK fisik. Pada tahun 2022, alokasi anggarannya turun 18,57 persen.DAK fisik tahun 2022 sebesar Rp 295,48 miliar berkurang sebesar Rp 67,37 miliar dibanding tahun 2021.

“Dana Intensif Daerah (DID) mengalami pengurangan. Tahun 2022, kita hanya dikasi Rp 5,39 miliar. Padahal tahun ini kita mendapat anggaran sebesar Rp 31,45 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar Rp 26,06 miliar,” jelasnya.

Beruntung Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami pemotongan. Dalam surat Dirjen Pengembangan nomor S-170/PK/2021 perihal rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2022, DAU Pemprov tidak mengalami perubahan. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) justru naik 9,79 persen menjadi Rp 200,65 miliar. (mal)

Tinggalkan Balasan