Ketgam: MUH.AKBAR ALI / KENDARI POS
Gubernur Sultra Ali Mazi (kanan) mengambil sumpah jabatan Sulwan Aboenawas (kiri) sebagai Pj.Bupati Koltim dalam pelantikan yang digelar di aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, Senin (22/11) kemarin.

-Dua Definitif, Dua Pelaksana Harian (Plh) dan Satu Penjabat (Pj) Bupati
–Pj.Bupati Kotim Sulwan Aboenawas Dilantik Gubernur


KENDARIPOS.CO.ID–Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) benar-benar unik. Keunikan itu adalah dalam sejarah pemerintahan di Sultra, hanya Koltim yang pernah memiliki bupati perempuan yakni Andi Merya Nur. Dia adalah perempuan pertama yang menjadi bupati. Keunikan lainnya, dalam sembilan bulan, Koltim dipimpin lima bupati. Dua bupati definitif, dua pelaksana harian (Plh) bupati dan satu penjabat (Pj) bupati. Mungkin ini satu-satunya yang terjadi di Provinsi Sultra, bahkan di Indonesia.

Lima Bupati Koltim itu adalah, Samsul Bahri (almarhum) dan Andi Merya Nur. Lalu, Andi Muhammad Iqbal Tongasa dan Belli Tombili sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Koltim. Terakhir, Sulwan Aboenawas sebagai Pj.Bupati Koltim. Sulwan dilantik Gubernur Sultra Ali Mazi di Rujab Gubernur, Senin (22/11) kemarin.

Lalu bagaimana bisa dalam sembilan bulan, terdapat lima bupati memimpin Koltim ?. Mari runut. Duet Samsul Bahri dan Andi Merya Nur, menjadi kampiun Pilkada 2020 dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Koltim periode 2021-2026. Keduanya dilantik Gubernur Sultra Ali Mazi pada Jumat 26 Februari 2021.

Sayangnya, Samsul Bahri wafat selang 21 hari mengemban amanah sebagai Bupati Koltim. Mendiang Samsul Bahri meninggal dunia Jumat 19 Maret 2021 dalam usia 53 tahun 2 bulan dan 9 hari. Pengendali pemerintahan di Koltim tak boleh lowong. Praktis, Wakil Bupati Koltim, Andi Merya Nur menjalankan roda pemerintahan terhitung mulai Senin 22 Maret 2021. Kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Andi Merya naik takhta menjadi Bupati Kolaka Timur definitif setelah dilantik Gubernur Sultra Ali Mazi, Senin 14 Juni 2021. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Andi Merya keburu dicokok KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah di BPBD Koltim pada Selasa, 21 September 2021, malam. Masa kejayaan Andi Merya sebagai Bupati Koltim hanya bertahan tiga bulan.

Lagi-lagi, pemerintahan di Koltim tak boleh lowong pasca ditinggal Andi Merya. Idealnya, apabila bupati berhalangan maka Wakil Bupati memimpin daerah untuk sementara. Mengingat belum ada Wakil Bupati Koltim, maka Pemprov Sultra menunjuk Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Koltim, Andi Muh. Iqbal Tongasa menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Koltim, terhitung mulai Rabu 22 September 2021.

Masa tugas Andi Iqbal sebagai Pj.Sekda sekaligus Plh.Bupati Koltim berakhir 6 Oktober 2021. Penggantinya adalah H. Belli Tombili yang dilantik Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas pada Rabu 6 Oktober 2021. Pj.Sekda Koltim, Belli Tombili merangkap jabatan sebagai Plh.Bupati Koltim.

Hanya 1 bulan 15 hari atau 45 hari, Belli Tombili duduk di singgasana Plh. Bupati Koltim. Masa tugasnya berakhir 21 November 2021. Dia diganti Sulwan Aboenawas sebagai Pj.Bupati Koltim. Sulwan dilantik Gubernur Sultra Ali Mazi, Senin 22 November, kemarin.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, tugas berat yang dititipkan pemerintah kepada Sulwan adalah menjaga kondisi wilayah dan masyarakat senantiasa aman, damai, dan menjamin ketentraman serta ketertiban masyarakat di Koltim. “Saya harapkan tugas tersebut benar-benar menjadi perhatian serius saudara Sulwan Aboenawas sampai selesainya masa jabatan sebagai Pj.Bupati Koltim,” kata Gubernur Ali Mazi dalam pelantikan yang digelar di Rujab Gubernur Sultra, Senin (22/11) kemarin.

Sementara itu, Pj.Bupati Koltim, Sulwan Aboenawas meminta dukungan masyarakat, OPD, dan DPRD Koltim, dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, hal itu sangat esensial demi kelancaran aktualisasi program-program yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemkab Koltim. “Akselerasi dan sinergi sangat diperlukan dalam membangun tata kelola yang baik dalam tubuh pemerintahan. Sehingga berbagai masalah yang mendera, bisa teratasi dengan baik,” kata Sulwan Aboenawas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra itu berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Koltim. Sekaligus melaksanakan program-program yang belum diselesaikan pemimpin sebelumnya.

Pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain mengatakan kewenangan Pj Bupati tidak sepenuhnya sama dengan kewenangan bupati definitif. Misalnya dalam hal pengambilan kebijakan yang sifatnya sangat urgen seperti bantuan daerah. Biasanya harus sepengetahuan bupati atau wakil bupati defenitif.

“Kalau persoalan mutasi masih bisa dilakukan oleh Penjabat Bupati melalui izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi yang menyangkut kerja sama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan sejenisnya terutama berkaitan dengan lobi di pusat, itu sulit,” ujar Najib Husain. (din/ali/b)

Tinggalkan Balasan