Foto: Muhammad Akbar Ali/Kendari Pos
Bupati Konut, Ruksamin menanggalkan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) PII. Ia mengundurkan diri sebagai Ketua PII Konut sekaligus keluar dari keanggotaan PII, Jumat (12/11) malam. Ruksamin menilai Muswil PII Sultra melanggar AD/ART.

–Ketua PII Konut : Muswil PII Sultra Melanggar AD ART

KENDARIPOS.CO.ID– Musyawarah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sulawesi Tenggara (Sultra) berujung polemik. Aroma dugaan rekayasa Muswil memenangkan salah satu calon menguak. PII Konawe Utara (Konut) yang dinakhodai Ruksamin tidak dilibatkan sebagai salah satu pemilik suara sah. Padahal PII Konut telah terbentuk sejak tahun 2017, layak sebagai salah satu pemilik suara sah dalam Muswil PII Sultra. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PII Konut Ruksamin.

Menurutnya, Muswil PII Sultra tidak sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PII. Beranekaragam hal inprosedural yang terjadi. Salah satunya tidak disertakannya PII Konut sebagai pemilik suara sah dalam Muswil PII Sultra.

“Saya memahami dengan baik bahwa PII lahir berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2014. Di dalamnya ada AD/ART yang mengatur tata cara pemilihan ketua dalam Muswil. Melihat berjalannya Muswil PII Sultra yang melanggar AD/ART, maka saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua PII Konut sekaligus keluar dari keanggotaan PII,” ujar Ruksamin sembari menanggalkan atribut dan kartu anggota PII saat konferensi pers di Claro Hotel Kendari, Jumat (12/11) malam.

Bupati Konut dua periode ini menegaskan, atribut maupun kartu keanggotaan PII yang ia tanggalkan, akan segera diserahkan ke pusat. Untuk menegaskan keseriusan keluar dari keanggotaan PII.
“Saya juga tidak akan lagi menggunakan titel insinyur,” tegasnya.

Ketua DPW PBB Sultra itu menilai, mekanisme persidangan berjalan tidak semestinya. Agenda Muswil sejatinya dimulai pukul 08.00 Wita, namun hingga selesai salat Jumat, Muswil tak kunjung dimulai. Nanti di waktu sore baru dimulai. Indikasi rekayasa sangat kental. Kemudian, cabang PII yang hadir dalam Muswil juga tidak sesuai AD/ART.

“Saya yang diakui sejak tahun 2017, kenapa tidak diizinkan masuk dalam arena Muswil. Padahal kita punya suara. Di satu sisi, saya sudah melahirkan 157 insinyur di Konut. Juga melahirkan 6 orang Asean Engineering. Bahkan meningkatkan IPM menjadi IPU di Kabupaten Konut. Hal ini yang diamanahkan dalam UU nomor 11 tahun 2014. Tapi kami tidak dihargai,” tutur Ruksamin.

Ruksamin mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada PII yang telah membesarkan dirinya hingga saat ini. Dia mundur dari keanggotaaan PII, karena ia tidak ingin menginjak-injak AD/ART PII. “Semestinya menjadi perhatian, cabang pertama PII di Sultra adalah Konut. Tapi hal ini tidak dihargai sama sekali,” tandasnya.

Sementara itu, ketua panitia Muswil PII Sultra Akhir Asigin mengaku kegiatan Muswil PII telah berjalan sesuai prosedur dan AD/ART. Menyangkut tidak dilibatkannya PII cabang Konut sebagai salah satu pemilik hak suara, hal itu sudah sesuai keputusan PII pusat. “Yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemilik suara adalah PII pusat,” ujar Akhir Asidin. Muswil PII Sultra perdana ini melahirkan Ketua PII Sultra, Ridwan Bae. (ali/b)

Mekanisme Sidang Berjalan Tidak Semestinya

Foto: Muhammad Akbar Ali/Kendari Pos
Bupati Konut, Ruksamin menanggalkan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) PII. Ia mengundurkan diri sebagai Ketua PII Konut sekaligus keluar dari keanggotaan PII, Jumat (12/11) malam. Ruksamin menilai Muswil PII Sultra melanggar AD/ART.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.