H. Belli Tombili,

KENDARIPOS.CO.ID– Peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penetapan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P tahun 2021 belum juga ditetapkan. Sampai kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) masih menunggu surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) seperti yang diajukan.

Plh. Bupati Koltim, H. Belli Tombili, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, penetapan APBD-P tidak lagi melalui legislatif dan anggaran tetap dimasukan dalam Perkada APBD Perubahan tahun ini. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu menyebut, salah satu item pembiayaan yang diporsikan sebesar Rp 150 juta, khusus untuk anggaran pemilihan Wakil Bupati Koltim.

Munculnya anggaran pemilihan wakil bupati Koltim karena sebelum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Koltim non aktif, Hj. Andi Merya, sudah mengirim surat ke DPRD untuk proses pemilihan. Atas dasar itulah, Pemkab memasukan kembali usulan anggaran pemilihan melalui Perkada yang akan disetujui Mendagri melalui surat resminya. “Surat resmi persetujuan APBD-P melalui Perkada itu belum kami terima. Muda-mudahan secepatnya,” kata Belli, Minggu (7/11).

Pejabat Sekretaris Kabupaten Koltim tersebut mengatakan, Pemkab telah menyiapkan anggaran. Soal dapat digerlanya pemilihan wakil bupati, tergantung arahan Mendagri dan DPRD serta partai pengusung. “Kita antisipasi saja. Siapa tahu bisa pemilihan, maka sudah ada dananya. Kalau tidak ada sampai akhir tahun, berarti anggarannya otomatis masuk Silpa keuangan daerah,” tutup Belli. (c/kus)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.