Murtini Balaka

KENDARIPOS.CO.ID– Kebijakan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Nonaktif, Hj. Andi Merya, yang merotasi jabatan eselon II, ternyata menyisakan masalah. Andi Merya dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena dianggap melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 162 ayat 3. Kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut melakukan mutasi tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Asisten KASN Bidang Pengawasan dan Pengisian Jabatan Wilayah II, Kukuh Heri Yanto, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, para pejabat yang dimutasi telah mendatangi kantor KASN di Jakarta untuk mengadu. KASN telah menanggapi dengan mengeluarkan surat klarifikasi pada pihak terkait, bahkan telah mempertemukan antara pengugat dengan tergugat atas aduan pelanggaran rotasi jabatan itu.

Kukuh mengatakan, klarifikasi kedua bela pihak sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. “Kami sampaikan ke rapat komisioner KASN. Semua keputusan soal rotasi di Koltim tergantung komisioner. Sebenarnya masalah di Koltim ini tidak terlalu parah, sebab tak ada non job. Saya minta semuanya tetap menunggu keputusannya dan hasil rapat komisioner,” jelas Kukuh, saat dihubungi, Jumat (19/11).

Sementara itu Plt. Kepala BKPSDM Koltim, Murtini Balaka, membenarkan, pihak KASN telah melayangkan surat permintaan klarifikasi. “Mungkin mantan Pj Sekretaris Kabupaten yang akan menjawab,” jelasnya, kemarin. Mantan Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Koltim, Lasky Paemba, mengungkapkan, langkah rotasi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Koltim melanggar aturan.

Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan di aula kantor bupati Koltim. Padahal semestinya bupati tidak boleh berada di sekitar area uji kompetensi, apalagi ikut terlibat secara langsung. “Semoga keputusan komisioner KASN bisa memberikan solusi tepat atas aduan kami dan bersikap netral,” katanya. (b/kus)

Tinggalkan Balasan