Ilustrasi

-BKPSDM : Kelulusan Domain Pusat
KENDARIPOS.CO.ID–Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menyisakan kejanggalan. Bagaimana tidak, seorang peserta yang memperoleh nilai tertinggi justru tak dinyatakan lolos. Padahal saat pengumuman tanggal 10 Oktober, peserta berinisial HM ini memperoleh nilai 471 dan berada di peringkat pertama.

Dari hasil seleksi, hanya 375 peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhak maju ke tahap selanjutnya.

HM mengaku sangat dirugikan. Pasalnya, hasil seleksi tidak diumumkan secara transparan. Pasalnya, pada pengumuman tahap pertama (10 Oktober), dirinya sudah dinyatakan lulus seleksi karena memenuhi passing grade dengan nilai 471.

Namun pasca masa sanggah pada 29 Oktober, namanya berada pada rangking paling buncit dengan nilai 0 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Setelah pengumuman masa sanggah, saya buka kembali akunku (www.sscasn.go.id). Saya punya nilai dinyatakan tidak lulus. Dan semua nilainya berubah nol,” ungkap MH, kemarin.

Merasa dirugikan, MH langsung ke Dikmudora Kendari untuk menyampaikan permasalahannya. Ia kemudian bertemu dengan salah satu pejabat lingkup Dikmudora. “Kata Pak Amran setelah menelpon Sektretaris PPPK di pusat saya tidak lulus karena masalah induk sekolah. Katanya jangan sampai ibu (mengajar) di SMA swasta. Karena seleksi swasta nanti tahap dua,” kata MH.

MH mengakui selama ini mengajar di dua sekolah secara bersamaan. Hanya saja, dirinya terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) di sekolah negeri. “Kalau dipermasalahkan soal induk (sekolah swasta/negeri), mestinya berkas saya gugur dari awal. Tapi faktanya jalan terus sampai pengumuman yang pertama,” kata MH.

Terpisah, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kota Kendari, Abdul Salam mengaku telah menerima laporan dibatalkannya kelulusan salah satu guru honorer di Kendari. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena seluruh rangakaian seleksi merupakan wewenang pusat (panselnas). “Yang menentukan kelulusan adalah pemerintah pusat.

Seluruh kewenangan ada di pusat. Daerah tidak diberi kewenangan,” kata Abdul Salam.
Ia menyarankan bagi peserta yang merasa dirugikan untuk melakukan sanggahan pada akun masing-masing di www.sscasn.go.id. Pasalnya, hanya cara itu yang bisa dilakukan peserta karena langsung terhubung dengan panselnas. “Kami paham betul guru-guru yang merasa dirugikan. Mereka bingung mau mengadunya ke mana.

Kami juga tidak ada link, dan tidak ada akses untuk masuk ke sistem mereka (panselnas). Selain peserta itu sendiri mengajukan kompalin melalui akunnya,” kata Abdul Salam. (b/ags)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.