I NGURAH PANDI S/KENDARI POS
KEUANGAN DAERAH : Perwakilan Fraksi DPRD Konsel, Sabrillah Taridala (kanan) menyerahkan hasil pandangan mereka ke Ketua DPRD, Irham Kalenggo disaksikan Bupati, H. Surunuddin Dangga (kiri)
.

KENDARIPOS.CO.ID- Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun 2022 sudah masuk dalam paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Nantinya akan dilanjutkan dengan jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut.

Mewakili delapan fraksi DPRD Konsel, Sabrillah Taridala, menyebut, pembahasan RAPBD hingga menjadi APBD merupakan salah satu tahapan rangkaian pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian keadaan dan kondisi keuangan daerah serta dinamika masyarakat. “Diskusi pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif, memungkinkan terciptanya standar distribusi dan alokasi anggaran secara merata, untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam memberi pelayanan publik,″ jelasnya.

Politikus PKS itu memberi catatan pada kedisiplinan Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan belanja program dan kegiatan. “Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pada pemantauan program dan kegiatan. Dalam mengalokasikan belanja daerah, Pemkab Konsel harus lebih memprioritaskan pendanaan yang bersifat wajib,” tegasnya, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo didampingi Wakil Ketua, Hj. Hasnawati dan dihadiri Bupati, H. Surunuddin Dangga, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga, menyampaikan apresiasi atas pendapat, saran, penilaian serta koreksi yang obyektif atas RAPBD. Ia menjamin, Pemkab akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. “Utamanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, tepat sasaran dan tepat waktu,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap tahun Pemkab selalu memprioritaskan alokasi belanja wajib dan mengikat. Diantaranya, gaji dan tunjangan PNS, Askes dan BPJS, ADD, belanja mandatory spending (bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur). Kesemuanya, harus menjadi belanja prioritas dalam RAPBD tahun anggaran 2022. “Terkait program usulan masyarakat melalui DPRD dalam hal ini pokok-pokok pikiran, agar tidak dihilangkan ataupun dikurangi. Kami tetap memerhatikan program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan disesuaikan dalam program kerja OPD. Tentu dengan melihat kemampuan dan ketersediaan anggaran pemerintah,” tandas Konsel-1 itu. (b/ndi)

Tinggalkan Balasan