Ferry Walintukan

–Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan
Anggaran Covid-19 Jalan di Tempat


KENDARIPOS.CO.ID– Dugaan penyalahgunaan anggaran Satgas Covid-19 Sultra masih bergulir di Polda Sultra. Sayangnya, penyidik Polda Sultra terkesan lamban mengurus kasus yang menyeret nama Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusup. Hingga kini belum ada progres signifikan terkait hasil penanganan, terutama sejauh mana hasil klarifikasi terhadap pengadu.

Kabid Humas Polda Sultra Ferry Walintukan mengatakan, belum ada laporan perkembangan terkait kasus honor satgas covid-19. “Nanti saya tanya dulu Tipikor (Penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus,red). Sampai saat ini belum ada laporan terbaru,” ujarnya saat dihubungi Kendari Pos, Kamis (25/11), kemarin.

Padahal, penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa 11 orang saksi.
Rinciannya, Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup, oknum bendahara, tiga orang PPTK, dua orang pemilik rumah makan dan empat anggota Satgas covid-19 Sultra.

Kombes Pol Ferry Walintukan pernah mengatakan, saat ini masih dalam tahap klarifikasi terhadap pengadu. Klarifikasi dilakukan untuk menguatkan dokumen aduan pengadu atas dugaan penyalahgunaan anggaran honor Satgas Covid Sutra.

“Penguatan dalam tahap penyelidikan sangat penting. Sebab, apabila sudah sampai pada tahap penyidikan, lalu ternyata ada yang kurang, maka nanti bisa jadi masalah,” ungkap Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia menjelaskan, jika ada aduan dugaan tindak pidana korupsi, tidak langsung diproses penyelidikan. Terlebih dahulu harus diklarifikasi. Artinya akan di cek dulu, apakah laporan tersebut ada bukti atau tidak.

Sementara itu, pengamat hukum Sultra, Dr. Hariman Satria SH, MH, mengatakan, Polda Sultra mesti transparan dan profesional sehingga mengindikasikan keseriusan
dalam menangani kasus tersebut. Sebab, apabila Polda Sultra tak transparan maka bisa saja mengundang pertanyaan publik akan integritas kepolisian dalam bekerja.

“Ini sangat erat kaitannya menyangkut etika. Karena berbicara profesionalitas, berarti mengarah pada ranah etika. Khususnya keterbukaan informasi penanganan kasus mesti sampaikan ke publik termasuk pers. Kepolisian wajib memberikan penjelasan,” ungkap Dr.Hariman Satria.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu menegaskan penanganan kasus keterlambatan honor Satgas Covid mesti dilakukan secara serius sesuai rel regulasi yang mengatur. “Terutama mengenai progres penanganannya. Penekanan transparansi penanganan kasus merujuk pada Undang-Undang (UU) pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian,” kata Dr. Hariman Satria kepada Kendari Pos. (ali/b)

Tinggalkan Balasan