Humas Polres Konawe
Ketgam : Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan Kapolres Konawe AKBP Wasis Santoso di Mapolres Konawe saat giat apel gelar pasukan Operasi Patuh Anoa 2021.

–Bupati Konawe Kery S.Konggoasa (KSK) Menjaga Calon Pekerja dari Pungli–

KENDARIPOS.CO.ID– Sejak pertengahan tahun 2020, Perekrutan tenaga kerja lokal (TKL) di PT.Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT.Obsidian Stainless Steel (OSS) ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe. Pelimpahan kewenangan itu merupakan hasil komunikasi yang dibangun Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) dengan manajemen perusahaan.

Hal itu dilakukan Bupati Kery demi mengakomodir tenaga kerja lokal (TKL), khususnya para pencari kerja di wilayah lingkar tambang. Selain itu, Bupati Kery ingin memutus potensi praktik-praktik pungutan liar (pungli) oleh segelintir oknum dalam proses perekrutan. Bupati yang karib disapa KSK itu ingin menjaga calon pekerja dari praktik-praktik pungli.

Setahun lebih proses perekrutan TKL di Morosi menjadi gawean Pemkab Konawe. Semuanya berjalan lancar dan aman-aman saja. Belakangan, isu adanya pungli terkait rekrutmen TKL mulai mencuat.
Di laman media sosial (medsos) utamanya Facebook, beberapa calon pekerja blak-blakan dimintai uang muka oleh oknum yang mengaku sebagai “orang dalam” di Pemkab Konawe. Oknum calo itu menjanjikan pemanggilan kerja lebih cepat kepada calon TKL dengan syarat menyetor uang terlebih dahulu sebagai tanda jadi.

Dari informasi yang dihimpun, “mahar” yang diminta oknum calo kepada calon pekerja juga bervariasi. Mulai dari Rp2 juta hingga Rp6 juta, tergantung divisi penempatan kerja yang diinginkan calon pekerja. Parahnya, sebagian warga terperdaya iming-iming tersebut.

Padahal Pemkab Konawe sudah sejak awal menegaskan perekrutan TKL di PT VDNI dan PT OSS tidak dipungut biaya alias gratis. “Tidak ada pembayaran alias gratis. Dalam artian, terkecuali biaya swab atau rapid antigen yang menjadi salah satu syarat setelah calon pekerja dinyatakan lulus berkas,” ujar Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa kepada Kendari Pos, kemarin.

Bupati Konawe dua periode itu menuturkan, tujuan utama perekrutan diambil alih oleh pemkab yaitu untuk memutus rantai pungli yang sebelumnya kerap terjadi. Kery mengaku memang kerap mendengar informasi adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dibalik rekrutmen TKL yang dimotori pemkab. Hanya saja, hingga saat ini dugaan indikasi pungli itu belum dapat dibuktikan oleh pihak berwenang.

“Saya sering dengar itu sejak lama. Tapi kalau memang betul (ada pungli), buktinya belum ada yang didapat. Sampai sekarang perekrutan masih aman-aman saya rasa. Kalau ada yang dapat itu calo, coba bawa ke saya. Saya mau lihat orangnya. Yang dapat itu (calo) nanti saya beri hadiah,” pungkas Bupati Kery Saiful Konggoasa.

Senada dengan itu, Ketua Perekrutan TKL bentukan Pemkab Konawe, Sukri Nur menambahkan, belakangan ini di medsos ramai oleh para calo TKL yang menawarkan calon pekerja masuk di PT.VDNI dan PT OSS. Bahkan secara terang-terangan, mereka mengunggah status di laman medsos sembari menyertakan nomor handphone, sekaligus menyebut nominal mahar yang sudah disiapkan bagi oknum yang memuluskannya bekerja di divisi tertentu dalam perusahaan.

“Ini yang harus ditelusuri. Mereka (para calon TKL) juga menyatakan kalau uangnya siap. Hal itulah yang membuat para calo bermunculan untuk menawarkan diri bisa membantu. Padahal saya tegaskan itu tidak ada yang namanya pungli dalam perekrutan,” jelas Sukri Nur.

Kabag Humas dan Protokoler Setkab Konawe itu menyebut, saat ini proses perekrutan TKL di PT.VDNI dan PT.OSS masih terus berjalan. Pendaftar yang sebelumnya telah memasukkan berkas lamaran yang ditujukan ke pemkab Konawe, lanjutnya, besar kemungkinan tetap akan masuk bekerja di perusahaan tersebut. Hanya persoalan waktu saja, sehingga Sukri Nur meminta pendaftar yang mencapai puluhan ribu agar sabar mengantri dan menunggu namanya diumumkan oleh panitia.

“Kalau namanya belum keluar pada pengumuman saat ini, biasanya akan keluar pada pengumuman selanjutnya. Makanya harap bersabar. Yang jelasnya, proses penerimaan karyawan masih terus berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Konawe Iptu Abdul Rakhman menuturkan, sudah ada satuan tugas (satgas) sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang dibentuk pemkab bersama Polres Konawe serta jajaran Forkopimda setempat. Iptu Abdul Rakhman menyebut sulit membuktikan adanya isu pungli dalam perekrutan TKL di PT.VDNI dan PT.OSS. Aparat juga kesulitan menangkap oknum diduga calo sebab tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas tindakan yang dilakukan oknum yang mengaku “orang dalam”.

“Calo itu biasanya sekedar coba-coba menawarkan, tapi herannya ada juga yang tertipu sampai istilahnya memberi uang pelicin. Misalnya pula ada calon TKL yang sudah diterima bekerja. Terus, dia beri uang ke panitia atau siapalah. Tapi itu bentuk ungkapan rasa terima kasih karena sudah lulus di Morosi ,” tuturnya. (adi/b)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.