Awaluddin

KENDARIPOS.CO.ID– Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN diminta untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri. Pemutakhiran data itu bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai target satu data ASN yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya memberi waktu abdi negara untuk mengisi aplikasi MySAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian) mulai Juli hingga Oktober. Setelah monitoring evaluasi oleh BKN, deadline waktu kemudian diperpanjang hingga medio November mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton, Awaluddin, sudah menyampaikan perihal penginputan data mandiri tersebut. Baik itu secara langsung maupun pengumuman online.

“Disampaikan kepada semua PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yang belum melaksanakan pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySAPK, bahwa mulai hari ini sampai tanggal 15 November 2021 aplikasi MySAPK sudah dibuka kembali,” instruksi Awaluddin, Rabu (3/11).

Awaluddin menambahkan, data mandiri itu sangat penting dan berlaku wajib bagi seluruh ASN. Bila tidak, maka pada para pelayanan ASN akan terganggu. “Kalau tidak diisi, jelas akan ada dampaknya. Pelayanannya akan terhambat, misalnya sedang mengurus kenaikan pangkat, pasti ada masalah,” terangnya.

Mantan Kadis Perizinan dan PTSP Buton itu menjelaskan, pengisian data itu dilakukan melalui mobile phone. Jika ada ASN yang tak bisa menggunakan smartphone, bisa meminta bantuan dari siapapun demi updating data. “Intinya ini hal wajib. Harus bisa. Jadi pastikan semua dimutakhirkan datanya,” tandas Awaluddin. (c/lyn)