Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan, Umar Arsal (kiri) bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat


“Saya meminta seluruh kader Partai Demokrat di semua tingkatan di Sultra untuk konsentrasi pada kerja-kerja yang telah digariskan partai dalam rangka menghadapi agenda Pemilu 2024,” (Umar Arsal : Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan)

–Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN

KENDARIPOS.CO.ID–Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11).

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan, Umar Arsal mengatakan Partai Demokrat patut bersyukur dan mengapresiasi majelis hakim PTUN yang menolak gugatan Moeldoko. Mantan anggota DPR RI Dapil Sultra itu meminta seluruh kader di Sultra agar tetap fokus pada upaya pemenangan Partai Demokrat di panggung Pemilu 2024. “Saya meminta seluruh kader Partai Demokrat di semua tingkatan di Sultra untuk konsentrasi pada kerja-kerja yang telah digariskan partai dalam rangka menghadapi agenda Pemilu 2024,” ujarnya.

Umar Arsal menambahkan seluruh kader Partai Demokrat mesti bekerja maksimal untuk mewujudkan misi besar yakni menang pada perhelatan Pemilu 2024. Kunci sukses adalah kader partai harus merebut hati dan simpati rakyat.

Sementara itu, pengamat politik Sultra, Dr.Najib Husain mengatakan keputusan PTUN yang menolak pengesahan gugatan kubu Moeldoko sebagai sinyal kepada publik, kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat tangguh. Kemenangan ini tak lepas dari pergerakan AHY memanfaatkan seluruh elemen terutama media massa dalam melawan kubu Moeldoko.

Gerilya politiknya ikut memengaruhi keputusan pemerintah. Padahal, belajar dari sejarah perpolitikan partai, pemerintah sebelum-sebelumnya dominan gerakan KLB selalu menang dan mengambil alih kepemimpinan. Fenomena ketangguhan AHY merupakan sejarah baru di kancah perpolitikan Indonesia.

“Sangat terlihat kader Demokrat kubu AHY sangat solid dan kuat. Termasuk kader Demokrat di Sultra. Meski beberapa kader membelot, namun tidak memberi pengaruh signifikan,” kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, Selasa (23/11) kemarin.

Langkah politik AHY yang bergerak hati-hati, kata dia, sangat berdampak pada situasi internal partai. Sehingga tidak tercipta paradoks serius yang berpotensi membayahakan elektabilitas Demokrat. Terutama dalam menata konsolidasi internal partai dan penguatan kader. Termasuk menjaga stabilitas Demokrat dan kekuatan AHY di mata publik. Misalnya bagi kader “murtad” yang sebelumnya mengekor ke kubu Moeldoko, diberi pengampunan atau dimaafkan demi menaikan elektabilitas partai dalam menghadapi Pemilu 2024. “Langkah yang mesti ditempuh AHY mesti berbesar hati membuka pintu maaf bagi para kader yang teridentifikasi ikut KLB di Deliserdang,” pesan Najib Husain.

Dr. Najib Husain menjelaskan, peluang Demokrat kedepan masuk tiga besar sebagai partai yang paling disukai masyarakat, sangat terbuka lebar. “Dalam kurun tiga tahun ke depan, kesempatan besar AHY meramu strategi cemerlang membesarkan partai. Ini ujian ketangguhan AHY. Jika berhasil, maka nama AHY akan sangat diperhitungkan pada hajatan Pilpres 2024,” tandas Doktor Jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) itu.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Sultra Muhammad Endang mengaku sangat gembira dengan putusan PTUN yang menolak gugatan kubu Moeldoko. Artinya usaha dan doa yang selama ini dihelat para kader, simpatisan dan pendukung membuahkan hasil yang manis. Keberhasilan ini pula menunjukan ketangguhan AHY yang berhasil melewati badai yang merongrong internal partai.

“Syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kabar gembira itu. Dan terima kasih kepada rakyat Indonesia khususnya di Sultra yang telah memberikan dukungan” kata Muhammad Endang kepada Kendari Pos, Selasa (23/11).

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengatakan Partai Demokrat mengapresiasi majelis hakim PTUN yang menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. “Putusan majelis hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ujar Hamdan Zoelva, Selasa (23/11).

Menurut Hamdan, putusan PTUN sekaligus mengkonfirmasi keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan itu juga makin meneguhkan AHY yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. (ali).

Tinggalkan Balasan