KENDARIPOS.CO.ID — Problematika pengangguran di Sultra menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Sultra yang dinakhodai Gubernur Ali Mazi. Pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 6,40 persen disinyalir tidak berbanding lurus dengan angka pengangguran di Sultra sekira mencapai 58 ribu orang. Pertumbuhan ekonomi Sultra dinilai masuk kategori rapuh.

Pengamat ekonomi Sultra, Dr.Syamsir Nur mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sultra yang dibangga-banggakan itu merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan turunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi Sultra meningkat, dan angka pengangguran dan kemiskinan juga tinggi, berarti pertumbuhan ekonomi rapuh.

“Tidak inklusif tetapi ekslusif. Artinya “kue” ekonomi yang ada di Sultra tidak dinikmati secara merata oleh masyarakat. Lebih luas pengertian pertumbuhan ekonomi Sultra yang rapuh, dapat dilihat seperti sektor pertambangan yang pelaku atau aktor ekonominya hanya sebagian kecil,” ujarnya saat ditemui Kendari Pos, Rabu (17/11) kemarin.

Dr. Syamsir Nur

Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Halu Oleo (FEB UHO) itu menjelaskan ditelaah dari segi belanja sektor konsumsi, maka belanja para pelaku ekonomi di sektor pertambangan tersebut, tidak sebagian besar ada di Sultra. Tetapi sebagian besar belanjanya ada di luar Sultra. Sehingga kontribusinya pada aspek pengeluaran atau ekspenditurnya, tidak begitu besar untuk sektor konsumsi. “Karena pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran ditopang oleh empat sektor yakni sektor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor maupun impor,” bebernya.

Menurut Dr.Syamsir Nur, sektor pertambangan yang diidolakan tidak begitu besar menyerap tenaga kerja lokal untuk mereduksi angka pengangguran. Di satu sisi, perihal yang kerap dilupakan oleh Pemprov Sultra bahwa sektor terbesar penyerapan tenaga kerja terletak pada sektor pertanian, perikanan dan seterusnya. Data di lapangan, angka kemiskinan terbesar yaitu tenaga kerja yang bekerja sebagai petani dan nelayan.

Seharusnya dua komponen tersebut menjadi sasaran utama Pemprov Sultra dalam mendongkrak perekonomian daerah. Salah satunya melalui inovasi strategis, misalnya sektor pertanian dan kemaritiman maju secara gradual. Baik peningkatan SDM yang berkualitas, pendampingan pada ahli, pengadaan fasilitas modern, adanya kepastian harga yang menguntungkan dan penunjang lainnya.

“BPS itu hanya mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Padahal sesungguhnya yang lebih besar fakta di lapangan yakni pengangguran pada sektor pertanian dan nelayan. Mereka disebut sebagai pengangguran terselubung.Maksudnya, mereka yang bekerja kurang dari delapan jam sehari. Pengangguran 58 ribu orang itu adalah pengangguran terbuka. Justru yang lebih tinggi adalah pengangguran terselubung itu,” jelas Dr.Syamsir Nur.

Semestinya, Pemprov Sultra memanfaatkan potensi sektor pertambangan sebagai katup untuk meminimalisir kuantitas pengangguran. Kebijakan pemerintah daerah harus mengurai masalah mendasar yang dihadapi masyarakat. Ada tiga masalah mendasar di Sultra yang perlu menjadi perhatian. Yaitu, soal angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan antara wilayah.

“Tidak sedikit program yang dicanangkan Pemprov Sultra tidak berangkat dari akar masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, apapun progam yang diluncurkan dengan anggaran fantastis, tidak akan pernah menyejahterakan masyarakat. Karena basis atau dasar lahirnya program yang diramu tidak berangkat dari akar masalah yang sedang dialami atau mendera masyarakat,” bebernya.

Dr.Syamsir Nur menegaskan ada dua penyebab angka pengangguran di Sultra masih tinggi. Pertama, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Atau yang tidak serasi dengan kebutuhan pasar. Artinya, kualifikasi tenaga kerja yang dimiliki di daerah, tidak berkorelasi dengan permintaan pasar. Pada aspek ini perhatian Pemprov Sultra sangat lemah.

“Mengacu data BPS, tingkat pendidikan pengangguran rata-rata berada pada level SLTA, SMK, SMA hingga level perguruan tinggi. Ini menunjukan SDM atau angkatan kerja, tidak dibekali dengan skill atau keterampilan mumpuni oleh pemerintah,” kata Dr.Syamsir Nur

Angka pengangguran tingkat lulusan SMK dan SMA, kata dia, sekira 80 persen di dominasi alumni SMK. Hal ini terjadi, karena pemerintah tidak menyiapkan guru produktif atau ahli di bidang yang disiapkan oleh masing-masing SMK. Misalnya dibeberapa daerah di buka jurusan TKJ atau Teknologi Jaringan. Tetapi hampir tidak ada guru yang mempunyai keahlian spesifikasi di jurusan tersebut. Pemprov Sultra yang memiliki kewenangan dalam mengakomodir SMK atau SMA, semestinya bisa merekrut guru produktif atau ahli.

“Contoh lainnya, beberapa jurusan yang dibuka, tidak memiliki relevansi dengan potensi ekonomi dan prospek kerja masing-masing daerah. Seperti yang terjadi di Wakatobi. Pemerintah pusat menyebut Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata top ten atau sepuluh destinasi wisata Top yang ada di Indonesia. Tetapi Pemprov Sultra tidak membuka SMK Pariwisata. Padahal, potensi ekonominya sangat menunjang dengan kondisi daerah,” urai Dr.Syamsir Nur.

Termasuk di Konawe, yang memiliki basis pertanian. Di sana ada SMK pertanian, tetapi tidak begitu berkembang, karena masih kekurangan guru produktif. Lulusan SMK Pertanian Konawe tidak begitu siap maksimal masuk di dunia kerja. Karena tidak mempunyai keahlian yang kuat untuk bisa bersaing di pangsa tenaga kerja. Substansinya, tidak tercipta akselerasi antara kemampuan SDM dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dr.Syamsir Nur menjelaskan, faktor kedua penyebab pengangguran di Sultra. Ada keterbatasan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Sektor terbesar yang bersumbangsih bagi perekonomian adalah pertambangan. Faktanya, angkatan kerja yang di impor dari luar negeri mendominasi sektor pertambangan di Sultra. Pada posisi ini, Pemprov Sultra mestinya mendorong kerja sama untuk tenaga kerja lokal yang mumpuni atau ahli sesuai bidang yang dibutuhkan.

“Perhatian Pemprov Sultra pada aspek ini begitu lemah. Dan kita harus jujur sangat kurang siap menyiapkan SDM ahli untuk berkompetisi atau masuk di dunia kerja khususnya di sektor pertambangan. Ini menjadi tamparan keras bagi Pemprov agar sadar untuk menyiapkan SDM unggul masa depan sesuai kebutuhan pangsa pasar,” tandas Dr.Syamsir Nur. (ali/b)

Tamparan Keras Bagi Pemprov Agar Menyiapkan SDM Unggul

Tinggalkan Balasan