KENDARIPOS.CO.ID — Ratusan perusahaan tambang beroperasi mengeruk mineral dari dalam perut bumi Sultra. Duit hasil penjualan mineral beredar di Sultra. Penambang (baca: pemilik Izin Usaha Pertambangan/IUP) makin sejahtera. Sebaliknya, daerah dan masyarakat Sultra belum makmur.

Informasi yang dihimpun koran ini, 267 perusahaan yang belum membayarkan royaltinya. Gubernur Sultra, Ali Mazi pernah menyebut sekira Rp 200 miliar tunggakan royalti yang ada pada 267 perusahaan tersebut. Gubernur menegaskan komitmennya menagih royalti dari para penambang. Waktu terus berjalan, namun tunggakan royalti penambang kian tak jelas. Pemprov Sultra seperti tak berdaya menghadapi penunggak royalti.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra, Basiran mengaku tidak tahu menahu soal status tunggakan royalti dan pajak tambang para penambang di Sultra. Menurutnya, berbicara royati perusahan tambang itu adalah domain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dinas terkait yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.

Pajak dan retribusi dikelola oleh dinas terkait. “Misalnya soal tambang, berarti kan di Dinas ESDM. Hasil dari situ dilaporkan ke Bapenda Sultra. Kami hanya menerima transferan yang masuk melalui Kas Daerah (Kasda),” ujarnya kepada Kendari Pos, kemarin.

Duit tranfer yang masuk ke Kasda dari Bapenda dalam bentuk gelondongan. Tidak terperinci bahwa duit itu bersumber dari mana. “Tidak ada rincian khusus dari laporan dana masuk. Karena yang mengelola itu Bapenda,” imbuh Basiran.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sultra, Yusuf Mundu mengatakan status tunggakan royalti tambang yang mencapai ratusan miliar rupiah bukan domain institusinya. Kata dia, royalti tambang itu adalah dana transfer langsung dari pemerintah pusat, tidak masuk di Bapenda. “Kalau soal royalti tambang itu, bukan domain kita. Namanya pendapatan bukan pajak, jadi tidak ada potensi yang bisa kita gali. Silahkan tanya di ESDM Sultra, karena mereka tiap tiga bulan rekon,” ujar Yusuf Mundu.

Ilustrasi (net)

Ketua Ikatan Alumni (IKA) Smansa Kendari itu mengaku lembaganya (Bapenda) hanya menangani lima jenis pajak. Diantaranya, pajak kendaran bermotor, pajak rokok, dan pajak bahan bakar minyak. “Itupun bagi hasil dengan kabupaten dan kota. Jadi soal royalti itu yang tahu Dinas ESDM Sultra,” ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Dinas ESDM Sultra, Ridwan Botji tidak merespons konfirmasi Kendari Pos. Untuk mengingatkan, Gubernur Sultra, Ali Mazi pernah menyebut 267 perusahaan menunggak royalti sekira Rp 200 miliar. Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap tunggakan royalti tambang itu ditunaikan pemilik IUP. Bahkan gubernur akan melibatkan lembaga hukum dengan memberikan surat kuasa khusus (SKK) untuk mendapatkan tunggakan royalti itu. (kam/c)

Bapenda Hanya Menangani Lima Jenis Pajak

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.