FOTO: MUH. ABDI ASMAUL AMRIN/KENDARI POS
Sejumlah kendaraan terhenti akibat aksi warga memblokir jalan, di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Selasa (23/11) kemarin. Masyarakat menuntut Pemprov Sultra membenahi jalan provinsi yang rusak sejak lama.

-Ruas Jalan Kecamatan Kendari Dibenahi
–Jalan Provinsi di Konawe, Butur dan Raha-Lakapera Diabaikan


KENDARIPOS.CO.ID–Pembenahan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tak sepenuhnya merata. Bahkan terkesan Pemprov pilih kasih. Indikatornya, ada perbedaan perlakuan dalam merespons tuntutan masyarakat untuk perbaikan dan pembenahan jalan provinsi.

Dalam hitungan jam, Pemprov menyahuti aspirasi warga Kecamatan Kendari yang memblokade jalan, Selasa (23/11) kemarin. Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra langsung menurunkan personel dan beberapa alat berat. “Kami sedang di lapangan pak, kita sementara turunkan alat berat dan memperbaiki jalan rusak. Karena memang sudah ada anggaran melalui APBD Perubahan. Mengenai berapa anggarannya, saya kurang copy (paham,red). Coba nanti tanyakan ke PPK langsung,” ujar Yudi Masril, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Sultra saat dihubungi Kendari Pos.

Perlakuan berbeda saat menangani tuntutan masyarakat terkait jalan rusak di Desa Teteowa-Ambekairi Utama, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, jalan rusak di ruas Ambaipua-Angata-Lambuya dan Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Hingga kini, jalan rusak itu diabaikan saja.

Begitu pula kelambanan Pemprov Sultra menangani jalan provinsi yang rusak di Kecamatan Bonegunu dan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Termasuk tak adanya realiasi pengaspalan jalan poros Raha-Lakapera terutama di wilayah Wakumoro hingga Bea, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Padahal, warga juga memblokade jalan di Kabupaten Butur dan Muna namun Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra tak berbuat apa-apa.

Pagi kemarin warga Kecamatan Kendari memblokade jalan. Pasalnya, kondisi jalan mulai dari Kendari Caddi, Kasilampe hingga Mata telah lama rusak parah. Bahkan telah belasan tahun. Namun hingga kini, tidak ada niatan pemerintah memperbaiki. Padahal tokoh mereka telah beberapa kali bertemu sejumlah pejabat dan anggota dewan agar jalur ini diperbaiki.

Dari pantauan Kendari Pos, aksi berlangsung mulai pukul 08.00 Wita. Massa aksi berkumpul di dua titik yakni di depan Masjid Nurul Jamaah Kampung Butung Kelurahan Kasilampe dan depan Depot Pertamina. Tuntutan mereka sama. Mereka minta Pemprov Sultra segera memperbaiki jalan. Selama ini, mereka sudah muak terlalu sering dijanji-janji namun tak pernah terealisasi.

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Kendari sempat terhambat. Jalur utama suplai bahan bakar ke Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) di kelurahan Kasilampe diblokir warga. Aksi blokade ini warga kecewa Pemprov seakan tak pernah menyahuti aspirasi warga tentang perbaikan jalan. Selama ini, mereka harus dipaksa menghirup debu di kala kemarau dan melewati jalan berlumpur di saat musim hujan.

“Kami sudah sering dijanji. Beberapa tahun lalu, bilang akan segera diperbaiki. Tahun lalu, juga begitu. Jangan sampai kali ini juga begitu. Intinya, kami dan masyarakat siap membuka blokade jika alat berat dikirim ke sini dan langsung bekerja. Kami tahu aksi ini menghambat distribusi BBM. Tapi pemerintah harus tahu, sudah belasan tahun jalan di sekitar ini tak pernah diperbaiki,” tegas Jasfaruddin diamini rekan-rekannya, kemarin.

Hal senada diungkapkan Ketua RT 015 kecamatan Kendari, Harling bahwa sebelumnya sudah pernah ada rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra di DPRD Provinsi Sultra mengenai jalan rusak itu. “Hasil rapat saat itu, jalan rusak akan diperbaiki November ini. Namun Dinas SDA dan Bina Marga sampai saat ini belum juga memperbaiki jalan,” kesal Harling.

Pada Pukul 10.21 Wita, Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Burhanuddin turun menemui massa. Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil. Massa tetap tak ingin membuka blokade. Burhanuddin pun diarahkan untuk menemui massa di depan Depot Pertamina. Di sana telah menunggu sejumlah tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, warga mengungkapkan kekecewaan terhadap sikap pemerintah.

Burhanuddin siap menyahuti tuntutan warga. Hanya saja, anggaran yang tersisa tahun ini hanya untuk pemeliharaan. Namun tahun depan, ia mengaku akan berjuang menggolkan anggaran perbaikan jalan ini. “Sesuai permintaan warga, kami langsung menurunkan alat berat hari ini (kemarin). Jadi, alat berat langsung akan bekerja,” ujarnya.

Versi Burhanuddin, sebenarnya Pemprov telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan. Hanya saja, tidak bisa langsung dikerjakan. Sebab proses administrasi dan lainnya terlebih dahulu harus rampung. Untuk anggaran pemiliharaan jalur ini sekitar Rp300 juta. “Untuk perbaikan dan pengaspalan, kita harus estimasi dulu. Panjang jalannya harus diukur dan lainnya. Dengan kapasitas kendaraan yang melewati jalur ini, satu kilometer (km) butuh sekitar Rp3,5 miliar,” dalih Burhanuddin.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Aksan Jaya Putra prihatin akan rusaknya jalan provinsi di beberapa daerah, termasuk di Kasilampe, Kecamatan Kendari. “Masalah jalan provinsi yang rusak di Kendari ini ada dua titik yang selalu menjadi problem dan sudah sering disampaikan ke Dinas SDA dan Bina Marga Sultra. Yakni ruas jalan di dekat SMAN 5 Kendari Kecamatan Baruga dan di Kasilampe. Bahkan ini jadi konsentrasi kita,”imbuhnya.

Aksan mengaku anggaran perbaikan jalan di Kasilampe itu sudah masuk dalam postur APBD Perubahan 2021 yang sudah ditetapkan. “Tapi kami tidak tahu apalagi masalahnya sehingga dinas terkait belum bergerak,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar Sultra yang karib disapa AJP itu mendesak Dinas SDA dan Bina Marga Sultra agar segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Sebab, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada pendistribusian dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Sultra. (kam/b/mal)

Tinggalkan Balasan