HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
SUNTIKAN DANA : Sekab Butur, Muhammad Hardhy Muslim (kiri) ketika membuka workshop penyusunan usulan APBN dan (CSR) lingkup Pemkab, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Keterbatasan anggaran kerap menjadi problem utama dalam pembangunan di Kabupaten Buton Utara (Butur). Banyak program tak terakomodasi jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Apalagi di tengah pandemi terjadi refocusing anggaran hingga miliaran rupiah.

Makanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) terus berupaya mendapatkan tambahan anggaran. Teranyar, perangkat pemerintahan di daerah yang dipimpin Bupati, Muh. Ridwan Zakariah itu dilatih menyusun usulan agar mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur, Muhammad Hardhy Muslim, mengungkapkan, workshop penyusunan usulan APBN dan corporate social responsibility (CSR) sangat urgen diselenggarakan sebagai upaya untuk mendapatkan suntikan anggaran dari Pemerintah Pusat agar dapat menyukseskan program pembangunan di Lipu Tinadeakono Sara.

Sebagai solusi Pemkab Butur menggandeng Ditjen pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri serta Tenaga Ahli Dirjen Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan penjelasan secara detail penyusunan usulan APBN. “Kami selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati Butur mewujudkan Lipu Tinadeakono Sara yang adil, maju dan sejahtera.

Namun karena keterbatasan pembiayaan, maka Pemkab membutuhkan alternatif sumber pendanaan potensial melalui APBN yang meliputi dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana insentif
daerah, program pensiun iuran pasti dan CSR,” ujar Hardhy Muslim saat membuka kegiatan pelatihan di Aula Bappeda Butur, Selasa (2/11).

Mantan Camat Kulisusu Utara itu menambahkan, sejak Butur mekar dari Kabupaten Muna, yang selalu menjadi kendala dalam mengoptimalkan sumber daya adalah keterbatasan infrastruktur dan informasi teknologi. Olehnya itu, Pemkab sangat berharap Ditjen Bangda Kemendagri dan Tenaga Ahli Dirjen Perumahan Kementerian PUPR memberikan harapan serta langkah baru untuk mendapatkan gelontoran dana dari pusat.

“Harapannya dengan terakomodirnya usulan APBN serta dana CSR, semoga misi bupati dan wakil bupati dalam mencapai visinya untuk membangun Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera 2021-2026 bisa terealisasi,” tandas Hardhy Muslim. (b/had)