ZULFADLY NUR/KENDARI POS
LANTIK : Kepala BKPSDM Kolaka, Hj. Andi Wahidah saat melantik 10 pejabat baru di kantornya atas nama Bupati, H. Ahmad Safei, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Reposisi 10 jabatan pada jenjang eselon III dan IV terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka. Seremoni pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka, Selasa (2/11).

Kepala BKPSDM Kolaka, Hj. Andi Wahidah yang mewakili Bupati, H. Ahmad Safei dalam pelantikan para pejabat tersebut mengungkapkan, mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan hal biasa terjadi di dalam lingkup pemerintahan. Kata dia, itu perlu dilakukan dalam rangka penyegaran di institusi. “Jabatan ini harus menjadi motivasi dalam mengemban tanggung jawab. Tidak ada namanya jabatan basah dan kering.

Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya. Wahidah juga mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik tersebut untuk segera mempelajari posisi baru yang diembannya. Sebab, semua jabatan mempunyai aturan. “Para pejabat yang dilantik ini segera melapor ke pimpinan masing-masing dan segera pelajari tugas yang diemban.

Karena semua jabatan ada rambu-rambunya. Jadi kalau mau sukses maka setiap pekerjaan harus dilakukan sesuai rambu-rambu dan sesuai janji, yaitu berintagritas. Selain itu jangan lupa lakukan inovasi,” pesan Wahidah.
Ia menegaskan, tak ada istilah jabatan basah dan kering. “Semua adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wahidah juga menyampaikan pesan Bupati Kolaka kepada para pejabat yang dilantik untuk tetap memerhatikan aturan disiplin pegawai. “Di masa pandemi ini kita berkantor pulul 08.00 dan pulang pukul 14.00. Jadi tetap disiplin dan tetap pelajari situasi pandemi,” pesannya, mengingatkan.

Untuk diketahui, pejabat yang dilantik pada kegiatan tersebut diantaranya Taslim Muthalib sebagai Sekretaris Camat Wolo, Abdul Karim menjadi Lurah Ulu Wolo, dan Arfadianto sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. (c/fad)