Yulia Widiarti,

KENDARIPOS.CO.ID– Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, diminta untuk memerhatikan siklus kegiatan dan keuangannya. Pada triwulan terakhir ini, semestinya serapan anggaran sudah menyentuh angka 70 persen.

Namun faktanya saat ini, Baubau baru berada pada grafik 50 persen lebih. Selain kepada OPD, rekanan sebagai mitra juga diminta memercepat permintaan pencairan anggaran, namun tentu harus diikuti dengan progres kegiatan yang realistis.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau, Yulia Widiarti, mengaku, komposisi anggaran paling besar ada pada belanja modal. Proses tendernya sebagian besar baru dimulai pada medio tahun 2021 ini. Sehingga waktu penyerapan anggarannya pun menyesuaikan dan paling banyak terjadi akhir tahun. “Belanja modal itu besar, kemudian prosesnya bulan Juni. Jadi memang nanti akhir-akhir ini, baru rekanan berlomba-lomba melakukan pencairan,” katanya.

Lebih dari itu penerapan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) turut andil besar dalam lambatnya serapan anggaran di daerah. Mulai dari proses penginputan data kegiatan, hingga lebih spesifik urusan anggarannya. “Dengan sistim SIPD ini bermasalah ke semua daerah. Proses penatausahaannya saat memakai SIPD banyak kendala.

Asal pindah tahapan pasti ada masalah, lalu harus koordinasi ke Kemendagri. UP-nya (uang persediaan) saja nanti bulan Maret baru cair Jadi kalau serapan kita masih kurang, ya begitulah keadaanya,” papar Yulia Widiarti.

Meski begitu, pengalaman tahun ini kata dia, menjadi modal penting bagi setiap perencana masing-masing OPD untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam manajemen keuangan di tahun 2022 mendatang. “Strategi di 2022, tetap memertahankan SIPD, tapi harus dibantu dengan Simda. Karena kebijakan dari pusat juga, ada ruang untuk kita tetap aktifkan Simda,” tandas Yulia. (c/mel)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.