–Penyidik Periksa Pemilik Rumah Makan

-Tak Hanya Honor, Jatah Makan Satgas Juga Diusut


KENDARIPOS.CO.ID — Anggaran penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra bisa jadi salah urus. Bukan hanya soal honor personel Satgas Covid-19 yang diduga salah kelola. Rupanya jatah makan personel Satgas patut diduga salah urus pula. Satu per satu dugaan kejanggalan tata kelola anggaran terkuak. Nasib Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup kini diujung tanduk.

Penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sultra sudah memanggil dua pemilik rumah makan. Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra, AKBP Dolfi Kumaseh mengatakan, sebelas orang telah dipanggil dan dimintai keterangan. “Mulai dari Kepala BPBD Sultra, bendahara, tiga orang PPTK, dua orang dari pihak rumah makan dan empat anggota satgas covid-19 Sultra. Jadi total sebelas yang dimintai keterangannya,” ujarnya saat dikonfirmasi Kendari Pos, Senin (1/11), kemarin.

Muhammad Yusup

Penyidik meminta keterangan pihak rumah makan untuk memastikan apakah personel Satgas Covid-19 benar-benar membeli makan di tempat tersebut. “Pihak rumah makan dimintai keterangan karena, makanan anggota satgas dibeli di situ,” ungkap AKBP Dolfi Kumaseh.

Mantan Kapolsek Moramo itu menjelaskan penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sultra merencanakan segera gelar perkara internal. Mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan. “Dari bukti tersebut, maka akan dianalisa. Apakah masalah ini dapat diproses lebih lanjut,” ungkapnya.

Apabila dari hasil analisa bukti-bukti itu disimpulkan bahwa perkara itu dapat dilanjutkan, maka penyidik akan mengajukan permohonan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. “Permohonan audit ke BPKP diajukan apabila ada indikasi kerugian negara,” tutur AKBP Dolfi Kumaseh.

Soal kapan penyidik akan gelar perkara internal, AKBP Dolfi belum dapat memastikan. “Gelar internal akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Indikasi kejanggalan juga terlihat dari usulan rincian anggaran biaya (RAB) Posko Satgas. Usulan RAB itu untuk periode 13 April-30 September 2021. Anehnya, usulan diteken Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup pada 2 Juni 2021.

Salah satu anggota satgas covid Sultra yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, sejak 30 September 2021 hingga kini, tidak ada akomodasi makanan maupun minuman untuk anggota satgas covid. Dan terpaksa merogoh isi kantong pribadi untuk makan, minum setiap jadwal kerja.

“Para anggota bekerja membuat laporan-laporan. Pihak terkait semestinya memperhatikan atau menanyakan keadaan kami, seperti penyediaan makanan dan minuman. Ini sudah dua bulan tidak ada sama sekali,” katanya.

Tak hanya soal makan dan minum, sambungnya, selama dua bulan wifi posko satgas covid mati karena belum dibayar. Nanti baru beberapa hari yang lalu dibayar dari dana pribadi ketua harian Satgas Covid Sultra, Nur Endang Abbas.

“Waktu wifi mati, kami bekerja menggunakan jaringan paket data handphone masing-masing. Jika laporannya berat, kami kerja di kantor masing-masing yang punya wifi. Jadi realita sesungguhnya keadaan di posko sangat ironi dan menyedihkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua BPBD Sultra Muhammad Yusup saat dihubungi Kendari Pos tidak merespons. Beberapa dihubungi via telepon, tidak diterima meski bernada aktif.

Untuk diketahui, penyelidikan mandeknya honor Satgas Covid-19 Sultra ini atas permintaan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat. Polda Sultra pun menyahuti permintaan itu dan memanggil orang-orang berkompeten dalam polemik tersebut. (ndi/ali/b)

Penyidik Segera Gelar Perkara Internal

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.