Ilustrasi

–Upaya Kejati Sultra Menyelamatkan Duit Negara
KENDARIPOS.CO.ID– Peredaran duit dari bisnis tambang memang menggiurkan. Tak heran, oknum-oknum tertentu rela menabrak aturan hingga merambah hutan tanpa izin. Mengeruk mineral demi keuntungan semata menjadi orientasi utama pelaku penambangan ilegal. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra tak akan membiarkan pelaku mengeruk mineral secara ilegal yang merugikan negara.

Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin getol memberantas praktik dugaan korupsi di sektor pertambangan. Bukan hanya itu, Sarjono Turin bersama anak buahnya gencar menyelamatkan duit negara yang diambil pelaku dari mengeruk mineral dengan cara “tidak halal”.

Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin

Setelah mengembalikan duit Rp14,9 miliar ke kas negara dari tindak pidana Undang-Undang Minerba dan Kehutanan, Kejati Sultra menelusuri aset tersangka LSO, Direktur Utama PT.Toshida Indonesia. Perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka itu diduga tidak menunaikan kewajibannya seperti PNBP IPPKH, PNBP PHPL, royalti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Negara pun dirugikan hingga Rp495 miliar.

Kajati Sultra, Sarjono Turin menjelaskan, penelusuran aset tersangka (LSO) dilakukan sebagai upaya penggantian nilai kerugian negara. Kejati sudah melayangkan surat ke instansi maupun lembaga terkait guna memperoleh data-data aset yang dimiliki LSO. “Kami sudah bersurat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lainnya untuk meminta data aset apa saja, di mana saja dan berapa nilainya,” ujar Sarjono Turin, Rabu (3/11).

Nilai kerugian negara sekira Rp495 miliar, bagi Sarjono Turin, sangatlah besar. Olehnya itu, Kejati berupaya maksimal menelusuri aset tersangka LSO untuk disita. Nantinya, aset sitaan dapat menutupi kerugian negara. “Kita akan umumkan setelah (aset) terkumpul, karena ini tidak main-main nilainya,” ungkap mantan Wakajati DKI Jakarta itu.

Menurut mantan Jaksa KPK itu, barang yang telah disita bakal dilakukan penilaian (penentuan harga) terlebih dahulu sebelum dilelang. Jikalau aset tersangka yang dirampas negara belum dapat menutupi nilai kerugian, maka Kejati akan terus mencari sisa-sisa aset yang masih disimpan tersangka. Termasuk menelusuri kemungkinan aset tersangka yang menggunakan nama orang lain. Hingga kini, status DPO masih melekat pada LSO.

Untuk diketahui, dua petinggi PT. Toshida Indonesia dan dua oknum mantan pejabat Dinas ESDM Sultra diduga terlibat dugaan korupsi pertambangan. Mereka adalah BHR, YSM, UMR, dan LSO. Tiga orang sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor. Sedangkan tersangka LSO masih buron hingga kini.

Dugaan perkara yang disangkakan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) dan penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida Indonesia tahun 2020.

PT.Toshida Indonesia menambang mineral Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sejak tahun 2010 sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selama menambang, PT. Toshida diduga tidak menunaikan kewajibannya seperti PNBP IPPKH, PNBP PHPL, royalti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

Akibatnya, tahun 2020 IUP PT.Toshida Indonesia dicabut sebab telah merugikan negara. Bukannya berhenti, PT.Toshida malah menambang secara ilegal hingga Maret 2021. Dengan dicabutnya IUP, seharusnya RKAB PT.Toshida tak boleh disetujui oleh Dinas ESDM Sultra. Faktanya, Dinas ESDM Sultra menerbitkan persetujuan RKAB PT.Toshida. Negara pun semakin dirugikan. Dugaan korupsi berjamaah PT.Toshida Indonesia dan oknum mantan pejabat Dinas ESDM Sultra merugikan negara sebesar Rp. 495 miliar. (rus/b)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.