Sebuah Refleksi


Penulis : Dr.H. Nur Alam, S.E., M. Si. (Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018)

Sejak memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia dapat menikmati salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru yakni, memilih langsung pemimpinnya. Sepanjang pemilu Orde Baru hingga 1999 rakyat tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung calon kepala negara.

Dengan berpedoman kepada UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU berhasil menyelenggarakan pilpres langsung pada pertengahan 2004. Sebagai kelanjutan dari UU No. 23 Tahun 2003 lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan normatif bagi penerapan pilkada langsung. Hal itu membuat sistem pemerintahan di daerah semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan sendiri siapa calon bupati ataupun gubernur pilihannya.

Tentang Money Politic

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pada hakikatnya memberikan hak demokrasi kepada setiap warga negara, untuk bebas menentukan pemimpinnya, sekaligus diharapkan dapat memangkas praktik politik uang (money politic), maupun kecurangan lain yang kerap terjadi, yang selama ini menjadi kelemahan pilpres dan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Namun, apakah upaya mengubah sistem pilkada langsung itu mampu menghentikan praktik money politic ?

Money politic adalah, praktik pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu dan tim
sukses (baik yang resmi maupun tidak resmi), yang dilakukan sebelum pemungutan suara
berlangsung.

NUR ALAM

Praktik money politic biasanya membuat pemilih kehilangan otonominya untuk memilih
kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional seperti misalnya kinerjanya, rekam
jejaknya, maupun program dan janji kampanye. Penerima uang memilih kandidat hanya karena
pemberian uang belaka.

Dalam hal ini, uang menjadi alat untuk berkuasa (untuk mengubah putusan dan bahkan untuk memenangkan persaingan). Praktik money politic sudah mendarah daging di dunia perpolitikan dimanapun, meski dalam terminologi hukum, praktik money politic disebut sebagai tindak pidana suap.

Kebutuhan dana (kampanye) yang sangat besar kerap mendorong politisi menggali dana dari berbagai sumber— lewat berbagai cara. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi bahkan terjadi di negara kaya seperti Amerika Serikat. 3 November 1992, Bill Clinton memenangkan Pilpres di negara super power Amerika Serikat. Kemenangan Clinton tidak luput dari sumbangan kampanye para pendukungnya. Yang menarik dan ramai menjadi bahan pemberitaan di berbagai media adalah, munculnya nama Lippo Group yang dimiliki oleh taipan Indonesia — James Riady, yang menjadi salah satu penyandang dana.

Pada laporan Washington Post yang berjudul, “Lippo’s Ties to Power Customary Business in
Asia”, donasi kampanye yang dikucurkan oleh perusahaan milik Lippo Group kepada Komite
Partai Demokrat sejak Clinton lolos bursa nominasi Presiden AS berjumlah lebih dari $270 ribu.
Dukungan tersebut bermasalah, karena menurut hukum federal AS, dana asing dinyatakan ilegal membiayai kampanye politik di negara itu.

Dinamika Jelang Pilkada Sultra

Menoleh sejenak ke masa lalu. Pada suatu siang yang terik, ribuan massa memadati gerbang muka gedung utama DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka berusaha merangsek masuk ke dalam area gedung, namun ratusan Satpol PP membentuk barikade untuk menghadang. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibolehkan masuk. Suara orator yang berapi-api menimbulkan gemuruh suara massa. Mereka berada di sana untuk berunjuk rasa sekaligus mengawal proses pemilihan gubernur, Kamis, 21 November 2002.

Saya, yang saat itu menjabat Ketua DPW PAN Sultra dibolehkan masuk ke pelataran gedung DPRD, dan berorasi di sana. Saya menyoroti salah satu pasangan calon gubernur yang disinyalir melakukan praktik money politic sebelum pemilihan berlangsung.

Sebenarnya, sejak awal, indikasi adanya praktik money politic sudah berkali-kali di-warning oleh para elit daerah, baik melalui media maupun lewat diskusi dan seminar. Dan saya adalah elit partai yang paling sering bersuara mengingatkan masyarakat agar mewaspadai fenomena tersebut. Bahkan, saya bersama para tokoh Sultra “mengancam” akan turun ke jalan kalau anggota dewan berani mengkhianati aspirasi rakyat.

Pasangan gubernur yang akhirnya terpilih saat itu terus diprotes keras masyarakat, karena keterpilihannya kental dengan muatan praktik money politic. Saya tidak gentar berjuang meski saat itu mendapat tentangan dari internal pengurus DPW PAN Sultra.

Demo dan berbagai kritik yang saya lontarkan dianggap bukan mewakili partai. Saya tidak menampik, langkah yang saya pilih saat itu bukan kebijakan partai, tapi dalam kapasitas pribadi selaku warga masyarakat. Saya tidak mungkin berdiam diri melihat ketimpangan demokrasi yang terjadi di Sultra. Yang penting, proses penyampaian aspirasinya sudah sesuai koridor demokrasi, yakni disampaikan kepada anggota dewan (DPRD) dan penegak hukum.

Sebelum mengambil langkah politik, saya lebih dulu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh asal Buton seperti Abdul Hasan Mbou, Ismail Tangka, La Ode Masihu Kamaludin, dan Djaali. Bahkan saya mendapat dukungan moral dari Djeni Hasmar. Mereka tahu betul bahwa yang saya kritisi adalah praktik money politic-nya, bukan sosok gubernur terpilih yang asli Buton.

Demo hari itu berimbas pada penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sebulan kemudian baru dilantik. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah saya mendorong pengusutan. Saya baru mau berhenti bersuara kalau proses hukum sudah selesai, dan semua polemik berakhir.

Kira-kira dua tahun kemudian, muncul wacana penyelenggaraan pilkada langsung. Namun, karena memang belum ada aturan pendukung gagasan tersebut, akhirnya hanya berhenti sebatas wacana. Barulah pada tahun 2004 terbit UU yang mengatur tentang pilkada langsung, dan PP-nya diberlakukan tahun 2005.

Ketika sistem Pilkada langsung apakah praktik money politic di Sultra sudah tidak terjadi lagi? Ternyata tidak. Praktik itu tetap ada, namun mewujud dalam bentuk dan arah yang berbeda.

Money Politic Terus Berlangsung

Dibanding pilkada lewat anggota DPRD, model pilkada langsung memerlukan biaya lebih besar. Bedanya, kalau dulu aliran dananya ke meja-meja anggota dewan, kini alirannya ke masyarakat secara langsung, dan juga ke penyelenggara pilkada, yang mengakibatkan hasil pilkada menjadi tidak jurdil (jujur dan adil).

Uang dalam jumlah besar yang dikeluarkan biasanya digunakan untuk biaya menentukan parpol pengusung, biaya kampanye untuk mendongkrak elektoral calon, dan biaya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

Saya menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menentukan calon pemimpin pilihannya. Karena ada banyak cara (curang) yang dilakukan oleh para kandidat, misalnya lewat pemberian bantuan sembako ataupun uang tunai. Jangan tertipu oleh kebaikan yang ditunjukkan jelang pilkada. Cermati baik-baik orangnya, asal-usulnya, kepribadiannya, dan teliti komitmennya serta kapasitas dan kapabilitas-nya, dan juga sumber uangnya. Bisa jadi uangnya berasal dari kejahatan atau semacamnya.

Kalau masyarakat tidak hati-hati dan tergoda dengan kebaikan semu dari calon yang kapasitasnya tidak mumpuni dan komitmen serta integritasnya rendah, bisa jadi pemimpin pilihannya nanti adalah orang yang tidak berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat — orientasinya pada kekuasaan dan materi untuk memperkaya diri.

Sejatinya, ruh dari otonomi daerah itu di samping pemberian kewenangan yang besar kepada daerah, bermaksud memberi hak istimewa kepada putra-putri terbaik asli daerah sesuai wilayah kulturalnya — untuk memimpin daerahnya.

Harap dipahami, jarak fisik emosional seorang kepala daerah dengan rakyat dibanding jarak fisik emosional seorang presiden dengan rakyat itu berbeda. Sehingga, dampak dari hasil kebijakannya juga berbeda meski sama-sama bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan seorang kepala daerah bisa langsung menjangkau rakyat, sedangkan kebijakan presiden jangkauannya cukup jauh dan mekanismenya harus melalui kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya.

Pilkada langsung berkorelasi erat dengan kedaulatan rakyat. Dengan memilih kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

Tapi, jangan lupa, ada bahaya besar yang mengintai di balik praktik penyelenggaraannya. Jangan terjebak oleh praktik money politic berkedok sumbangan, yang nilai uangnya tidak seberapa dibanding risiko jangka panjang yang bakal diterima.

Kedaulatan tertinggi yang ada ditangan rakyat sebagaimana amanat UU, membuat rakyat punya hak penuh memilih. Namun, rakyat jugalah yang bertanggung jawab kalau sampai pemimpin yang dipilih ternyata tidak amanah. Itu sebabnya, perlu berhati-hati dan punya idealisme dalam memilih. Jangan sampai mandatori dijual murah hanya karena sembako dan amplop.

Jelang Pilkada Serentak

Belakangan ini, Komisi II DPR RI mewacanakan pilkada serentak pada 2022 dan 2023. Wacana itu muncul setelah pembahasan RUU Pemilu hampir menyepakati perihal pembatalan wacana menggelar pilkada secara serentak pileg dan pilpres pada Pemilu 2024.

Berarti, penghujung tahun 2021 ini adalah tahun politik yang rawan dengan praktik-praktik money politic. Oleh karena itu, lagi-lagi saya mengimbau masyarakat untuk waspada. Jangan pernah lupa, money politic adalah salah satu kejahatan pilpres dan pilkada.

Di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, politik uang menjadi praktik yang lebih rawan terjadi. Saya khawatir bakal bermunculan cara-cara baru dalam memberikan uang atau bantuan barang, yang sebenarnya hanya “kedok” dari kepentingan politik.

Kepada calon pemimpin saya ingatkan, jadilah pribadi yang jujur di tengah situasi saat ini. Jangan terpengaruh dan terbawa arus zaman melakukan kejahatan politik uang, karena hal itu akan mencederai demokrasi di negeri ini.

Pemimpin yang dihasilkan dari praktik money politic adalah pemimpin yang gagal, karena dari awal berlaku tidak jujur, dan bersaing secara tidak sehat. Dia menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaannya. Tipe pemimpin seperti inilah yang mestinya tidak boleh lagi ada negeri kita. Karena jelas dia bukan bekerja dan mengabdi untuk rakyat — tapi untuk tim suksesnya dan sponsornya. (NA)

Tapi, Jangan Lupa