Sebuah Refleksi


Penulis : Dr.H. Nur Alam, S.E., M. Si (Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018)

KENDARIPOS.CO.ID — Sejak reformasi lahir dan berkembang dalam tatanan kehidupan politik Indonesia, masyarakat sangat berharap akan lahirnya tata sistem perpolitikan yang benar-benar demokratis. Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilu dan pilkada secara langsung bisa dikatakan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.

Mencermati prosedur dan proses pemilihan dalam pilkada langsung, kontestasinya ibarat persaingan yang terjadi di arena balap mobil. Pembalap yang menang biasanya punya persiapan matang berupa tiga modal penting yakni, kondisi mesin mobil yang prima, kemampuan mengemudi yang sangat baik, dan bahan bakar yang memadai untuk bisa mencapai garis finish.

NUR ALAM

Para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi dalam pilkada langsung juga begitu. Harus punya modal kuat dan terukur. Bukan lagi tiga seperti pembalap, tapi empat yakni, modal ekonomi, modal kultural, modal sosial , dan modal simbolik.

Keempat modal itu merupakan modal politik (political capital) yang dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat. Semakin besar modal politik yang dimiliki, maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh, sehingga peluang terpilih juga semakin besar.

Kombinasi empat modal politik saling berkaitan satu sama lain, dan sangat berperan penting untuk memenangkan pilkada. Artinya, kandidat yang modalnya kuat, yang memiliki akumulasi dari keempat modal itulah yang berpeluang besar untuk terpilih.

Hak Memilih dan Dipilih

Sistem pilkada dari semula dilakukan oleh DPRD menjadi pilkada langsung, menempatkan masyarakat sebagai konstituen. Dua kran terbuka sekaligus yakni, masyarakat punya kesempatan sebagai pemilih dan juga dipilih. Hal itu tentu saja memberi warna baru pada kehidupan politik lokal di Indonesia, karena menempatkan masyarakat sebagai pemegang kewenangan demokrasi tertinggi.

Ketika ditempatkan dalam konteks demokrasi secara prosedural, setiap orang punya peluang yang sama untuk bisa terpilih (sebagai kepala daerah). Namun, pada praktiknya, peluang itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, karena modal politik yang dimiliki berbeda-beda.

Kandidat terpilih biasanya merupakan elite politik yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, sehingga dari segi popularitas dan ketokohan lebih menonjol dibanding kandidat yang lain.

Popularitas dan ketokohan sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan (trust) konstituen. Modal tersebut adalah modal sosial yang merupakan bangunan relasi dan kepercayaan yang wajib dimiliki antara kandidat dengan masyarakat yang memilihnya.

Selain peran figur kandidat, modal (capital) dalam kontestasi politik juga sangat ditentukan oleh dukungan politik dan ekonomi. Dukungan partai dibutuhkan sebagai pintu masuk, sedangkan modal ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahapan pilkada.

Putra Putri Daerah

Wacana tentang putra daerah akan selalu mencuat setiap jelang pelaksanaan Pilkada. Saya adalah orang yang setuju dengan ide itu, tapi tetap harus bertumpu pada rasionalitas politiknya, yakni mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang kuat, dan program-program yang dibuatnya bisa menjawab tuntutan masyarakat.

Ibarat sebuah rumah, sudah pasti pemilik rumahlah yang paling paham situasi dan kondisi rumahnya secara detail. Di rumah itu ada persoalan apa, hal apa yang perlu dibenahi, diperbaiki, dan dibangun serta dijaga, agar rumahnya aman, nyaman, dan bagus.

Demikian pula halnya dengan syarat pokok seorang calon kepala daerah. Dia harus paham betul dengan kondisi sosial masyarakat lokal dan juga mampu menghayati kultur budaya lokal, serta mampu memotret secara utuh persoalan-persoalan kemasyarakatan dari waktu ke waktu. Tentu saja pemahaman sebaik itu hanya dimiliki oleh seorang putra daerah. Sedangkan orang “luar” dalam arti pendatang yang hanya singgah sebentar atau sesekali saja berkunjung, mana mungkin lebih paham situasi dan kondisi rumah tersebut dibanding si pemilik?

Konsep tentang kepala daerah harus putra daerah, bila dikaitkan dengan ruh-nya otonomi daerah maka yang harus diprioritaskan memang putra putri asli (daerah). Sepanjang itu tersedia dan kapasitas pribadinya memang memenuhi syarat. Dan saya yakin, setiap daerah pasti memiliki kader-kader potensial. Kapan lagi putra putri daerah bisa mendapatkan kesempatan memimpin, kalau bukan di daerahnya sendiri?

Kategori Putra Daerah

Memang tidak ada definisi baku terhadap istilah putra daerah. Namun, kalau didasari landasan hukum pemerintah daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 2004, pengertian putra daerah bisa jadi beragam.

Pakar Politik Eep Saefulloh Fatah pada April 2005 pernah menjelaskan tentang kategori orang yang bisa disebut sebagai putra daerah. Pertama, “putra daerah genealogis” yakni mereka yang sekedar memiliki kaitan darah dengan daerah itu, tetapi tidak menetap dan berkiprah secara politik maupun ekonomi di situ.

Putra daerah genealogis terbagi dua yaitu: mereka yang hanya lahir saja di daerah tersebut dan orang tuanya juga berasal dari situ, dan mereka yang tidak dilahirkan di daerah tersebut tapi kedua orang tuanya berasal dari daerah bersangkutan.

Kedua, “putra daerah politik”, yakni putra daerah genealogis yang memiliki kaitan politik dengan daerah tersebut. Misalnya anggota DPD dari daerah tertentu yang sebelumnya tidak berkiprah politik dan ekonomi di situ, atau anggota DPR pusat yang oleh partainya ditempatkan sebagai kandidat dari daerah yang memiliki kaitan genealogis dengannya.

Ketiga, “putra daerah ekonomi” yakni, putra daerah genealogis yang karena kapasitas ekonominya memiliki kaitan dengan daerah asalnya melalui kegiatan bisnis dan investasi di sana. Dalam konteks sistem politik dan ekonomi Indonesia, putra daerah politik dan ekonomi ini biasanya hanya berhubungan dengan daerah asalnya secara pragmatis belaka. Mereka membutuhkan daerahnya lebih sebagai basis pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri.

Keempat, “putra daerah sosiologis”, yakni mereka yang bukan saja memiliki keterkaitan genealogis dengan daerah asalnya, tetapi juga hidup dan tumbuh besar serta berinteraksi dengan masyarakat di daerah itu. Dia betul-betul menjadi bagian sosiologis dari masyarakat daerahnya.

Menurut saya, seorang “putra daerah sosiologis” lah yang paling berpotensi memiliki ikatan emosional tinggi dengan daerahnya, dan memiliki pengetahuan, pemahaman, serta empati yang paling kental terhadap persoalan daerahnya. Dan, dialah yang paling potensial menjadi pemimpin di daerahnya. Dengan catatan, dia juga memiliki dukungan politik dan kemampuan ekonomi yang kuat untuk bertarung di arena pilkada.

Menakar Figur

Setiap daerah memiliki luas dan ragam keunikannya masing-masing. Mulai dari masyarakatnya yang beragam suku dan agamanya, hingga berbagai tradisi dan budayanya yang sangat kompleks. Keragaman itulah yang harus menjadi fokus utama dan sangat penting untuk dipahami oleh pemimpinnya. Karena, berbagai persoalan dan masalah yang kerap mengemuka, sedikit banyak pasti bermuara pada kemajemukan masyarakatnya yang begitu kompleks.

Memahami permasalahan di suatu daerah tidak cukup hanya berkaca pada kota besarnya saja. Jauh di bagian terpencil tiap-tiap daerah terdapat berbagai persoalan yang minim perhatian pemerintah seperti soal ketidakmerataan pembangunan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Padahal ada banyak potensi pembangunan yang bisa dilakukan di sana.

Saya melihat ada yang menarik dari Sulawesi Tengah (Sulteng). Sejak terbentuk pada 13 April
1964, Sulteng sudah dikelola oleh 15 periode kepemimpinan gubernur. Pada awalnya, Sulteng
dipimpin oleh gubernur yang berasal dari luar Sulteng. Barulah pada kepemimpinan ke-7
sampai sekarang, Gubernur Sulteng dijabat putra daerah asli.

Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita amati, semua gubernur di Sulawesi adalah putra
daerah. Misalnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, SH. Lahir di Pulau
Buton (25 November 1961). Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE. Lahir di
Manado (18 November 1961). Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah,
M.Agr lahir di Pare-Pare (7 Februari 1963). Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura lahir
di Kota Palu (8 Februari 1950). Gubernur Gorontalo, Drs. Rusli Habibie, M.A.P lahir di
Gorontalo (6 Juni 1962).

Pe-er putra daerah yang tampil sebagai pemimpin di daerahnya adalah mempertahankan eksistensi kearifan lokal daerahnya, yang telah diwariskan turun temurun oleh leluhur. Dibantu oleh putra-putri daerah yang tidak mengejar popularitas, jabatan, tidak berkolusi dengan antek-antek kapitalis yang dapat merusak tatanan kearifan lokal demi kepentingan ekonomi segelintir orang.

Akhirnya, ketika kembali pada soal menakar figur potensial kepala daerah, selain menimbang soal asal daerah kandidat, menurut saya, harus juga dipersoalkan tentang seberapa jauh sang kandidat terbukti memiliki pengetahuan, pemahaman, dan empati yang tinggi terhadap persoalan-persoalan daerah.

Seberapa realistis dan menjanjikan rancangan program dan kebijakan yang ditawarkan. Seberapa jauh dia bisa dipercaya mengemban amanah, dan seberapa besar kemauan dan komitmennya bekerja keras dan mewakafkan seluruh pikiran dan waktunya untuk memimpin daerahnya.

Dan yang terakhir adalah, dia harus mampu membangun kepemimpinan kolektif yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah, dia memenuhi asas kepatutan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. (NA)

Seberapa Realistis