Ferdinand Sapan

KENDARIPOS.CO.ID– Pendapatan asli daerah (PAD) Konawe sedikit mengalami penurunan. Penyebabnya, beberapa objek pajak yang harusnya menambah pundi-pundi pemasukan, hingga saat ini belum masuk ke kas daerah (Kasda). Yang pengaruhnya dirasa paling signifikan adalah sumber-sumber pendapatan daerah dari kawasan mega industri di Kecamatan Morosi.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan menerangkan, transaksi pemungutan pajak di kawasan mega industri terjadi pada penarikan pajak air permukaan dan pajak penerangan jalan (PPJ) non listrik. Untuk pajak air permukaan atas aktivitas industri, sebutnya, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara.

Pemkab Konawe baru bisa mendapat hak atas sumber daya berupa air jika Pemprov Sultra sudah melakukan pemungutan atas objek pajak dimaksud.
“Kenapa perusahaan belum bayar, katanya karena terkait dengan regulasi. Jadi kita di Konawe tinggal menunggu saja dari Pemprov. Kita di kabupaten hanya menunggu bagi hasilnya saja,” ujar Ferdinand Sapan, Rabu (3/11). Ia menambahkan, objek pajak di wilayah mega industri yang juga mengalami gangguan yakni PPJ non listrik.

Berbeda dengan penarikan pajak air permukaan, lanjutnya, penagihan PPJ non listrik dilakukan langsung oleh Pemkab Konawe. “Itu juga belum diserahkan ke kita. Persoalan kapan diberikan, karena itu kewajiban maka kita harap pihak perusahaan secepatnya melunasi PPJ non listrik yang sudah bertahun-tahun menunggak,” pinta Ferdinand Sapan.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu menyebut, tunggakan dua jenis objek pajak sudah berlangsung sejak perusahaan tersebut beroperasi hingga saat ini. Untuk nominal yang harusnya masuk ke Kasda atas tunggakan itu, Ferdinand mengaku belum tahu pasti jumlahnya.

Namun dari kalkulasi sementara yang ia lakukan, tunggakannya mencapai Rp 300 miliar. “BPKP sudah melakukan audit terkait hal itu, jadi mereka yang lebih tahu berapa angkanya,” pungkas Ferdinand Sapan. (c/adi)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.