KENDARIPOS.CO.ID — Praperadilan jilid II yang dimohonkan Direktur Utama (Dirut) PT.Toshida Indonesia, LSO tidak dapat diterima hakim PN Kendari. Itu artinya, status tersangka masih tersemat ke LSO. Panggilan jaksa diabaikannya dan masuk DPO. LSO hingga kini masih buron. LSO lihai sembunyi. Dia lolos dari kejaran penyidik Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sultra. Sang bos tambang itu tak terendus.

Asintel Kejati Sultra, Noer Adi, MH pernah menyebut bahwa penyidik sudah menyerahkan surat penetapan tersangka di kediamannya LSO di Jakarta. Saat itu, yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra, Dody menjelaskan, tersangka LSO masih dalam proses pencarian setelah ditetapkan sebagai DPO. Meski LSO belum ditemukan dan belum memenuhi panggilan penyidik, proses penanganan perkara terus berlanjut. “Tanpa kehadiran LSO tidak menghalangi proses (penyidikan) yang berjalan. Kami tetap lanjut,” ujarnya saat dihubungi Kendari Pos, Minggu (31/10).

Dody enggan berspekulasi terkait keberadaan tersangka LSO. Dari hasil pelacakan terakhir, tersangka dikabarkan berada di luar Sultra. Dody enggan memastikan waktu pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka. “Pasti akan bermuara ke arah itu (pelimpahan,” kata Dody.

Masih kata Dody, Kejati Sultra masih fokus menggarap kasus dugaan korupsi PT.Toshida dan memburu pelaku. Tak hanya itu, Kejati fokus pada penanganan perkara guna mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak lain dan oknum pejabat yang dimungkinkan menjadi calon tersangka baru.

Calon tersangka masih misterius. Soal siapa calon tersangka dan apa perannya dalam sengkarut penerbitan RKAB PT.Toshida, Dody masih belum mau menyebut. “Nanti pimpinan yang menyampaikan tempat dan waktu rilisnya,” ungkap Dody.

Apakah inspeksi Jamwas Kejagung Rabu (27/10) lalu berkaitan dengan aduan Dirut PT.Toshida Indonesia, LSO yang ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan IPPKH dan RKAB ?Dody menyampaikan jika inspeksi Jamwas ke Sultra berfokus pada peningkatan pelayanan di jajaran Kejati. “Tidak menyinggung kasus-kasus sidang sama sekali,” pungkas Dody.

Untuk diketahui, dua petinggi PT. Toshida dan dua oknum mantan pejabat Dinas ESDM Sultra diduga terlibat dugaan korupsi dalam pertambangan PT.Toshida Indonesia, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) dan penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2020. Mereka adalah BHR, YSM, UMR, dan LSO. Tiga orang sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, yakni BHR, YSM, dan UMR. Sedangkan tersangka LSO masih buron hingga kini.

PT.Toshida Indonesia menambang mineral Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sejak tahun 2010 sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selama menambang, PT. Toshida diduga tidak menunaikan kewajibannya seperti PNBP IPPKH, PNBP PHPL, royalti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

Akibatnya, tahun 2020 IUP PT.Toshida Indonesia dicabut sebab telah merugikan negara. Bukannya berhenti, PT.Toshida malah menambang secara ilegal hingga Maret 2021. Dengan dicabutnya IUP, seharusnya RKAB PT.Toshida tak boleh disetujui oleh Dinas ESDM Sultra. Faktanya, Dinas ESDM Sultra menerbitkan persetujuan RKAB PT.Toshida. Negara pun semakin dirugikan. Dugaan korupsi berjamaah PT.Toshida Indonesia dan oknum mantan pejabat Dinas ESDM Sultra merugikan negara sebesar Rp. 495 miliar. (rus/b)

Calon Tersangka Masih Misterius