I NGURAH PANDI/KENDARI POS
SOROT PERUSAHAAN : Wakil Bupati Konsel, Rasyid (kiri, depan) saat menerima masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Anggota Plasma Bersatu, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID- Hadirnya perusahaan pada suatu daerah diharap mampu memengaruhi kesejahteraan masyarakat, sesuai syarat, ketentuan, dan prosedur serta peraturan perundang-undangan. Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel), Rasyid, menegaskan, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masyarakatnya tidak “alergi” dengan investasi. Bahkan ia memersilahkan siapapun yang mau membangun usaha atau menanamkan modalnya di Konsel.

“Dengan catatan, perusahaan dalam menjalankan usahanya, harus mematuhi prosedur perundang-undangan atau peraturan pemerintah terkait dengan investasi. Perlu diperhatikan pula kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, antara masyarakat dan perusahaan, jangan dilanggar. Sehingga antara korporasi dan warga tidak berbenturan,” ungkapnya, Rabu (3/11).

Karena, dengan adanya korporasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada efek elektoral atau domino hingga bias trickle down yang dirasakan warga.
“Mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Misal di sektor pertanian, akan ada komoditas yang masyarakat bisa andalkan, termasuk disisi lain, pemilik lahan bisa bermitra,” papar Konsel-2 tersebut.

Ia mengaku, tanggung jawab pemerintah cukup berat. Jika ada benturan antara masyarakat dan perusahaan, Rasyid menegaskan, siap turun tangan. Termasuk jika ada masalah yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT BNP, terkait pembayaran plasma. “Kita perlu mengkaji dan fasilitasi keluhan masyarakat.

Enam OPD seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), diminta melakukan kajian teknis,” jelasnya.

Rasyid percaya, semua masalah ada jalan keluarnya. Terpenting komunikasi yang baik antara pihak yang berseteru. Pernyataan tersebut sekaligus untuk menjawab aspirasi Aliansi Anggota Plasma Bersatu, kemarin. Massa itu sangat menyesalkan sikap perusahaan PT BNP terkait pembayaran plasma terhadap masyarakat Kecamatan Buke.

“Kami menduga PT BNP telah melakukan penipuan terhadap masyarakat pemilik lahan yang seharusnya ganti rugi tanam tumbuh, tapi dalam kwitansi justru ganti rugi lahan,” kata Adi Mangidi, Koordinator Aksi, kemarin dalam pernyataan sikapnya.

Massa juga menduga jika PT BNP belum memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal). Adi menyebut, kehadiran PT BNP telah banyak merugikan lahan pertanian warga masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Makanya, massa juga mendesak DPRD Konsel memanggil Direktur Utama PT. BNP dan melakukan rapat dengar pendapat. (b/ndi)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.