Hainuddin

KENDARIPOS.CO.ID– Konsep pembangunan desa mesti melibatkan Badan Permusywaratan Desa (BPD). Inspektorat Kabupaten Muna Barat (Mubar) meminta warga melaporkan bila mengetahui Pemerintah Desa yang merumuskan program pembangunan tanpa keterlibatan BPD.

Permintaan itu disampaikan Kepala Inspektorat Mubar, Hainuddin saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (10/11). Katanya, BPD berhak melapor ke Inspektorat bila tidak dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam perumusan kebijakan pembangunan. “Sebelum melaksanakan kegiatan rembuk bersama dulu dengan BPD. Musyawarah dulu. Terutama dalam hal kegiatan yang berbentuk fisik yang menggunakan dana desa (DD).

Pemerintah Desa tidak boleh jalan sendiri, karena sudah ada lembaganya (BPD, red) yang diatur oleh Permendagri,” tegas Hainuddin. Ia menerangkan, BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa. Keberadaanya tidak bisa dianggap sepeleh oleh Pemerintah Desa. Sebab, setiap anggota BPD merupakan utusan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Makanya, perumusan pembangunan harus melibatkan BPD. “Silakan bahas bersama program kerja dangan BPD. Sehingga kalau sudah dibuat rencana penggunaan DD, maka setiap anggota BPD akan sampaikan ke masyarakat yang dia wakili,” terangnya. Katanya, hasil rapat Pemerintah Desa dan BPD, bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau ada yang ingkar atas apa yang sudah disepakati, maka akan ditangani Inspektorat. “Dan pasti akan ada rekomendasi dari kami (Inspektorat) sebagai aparat pengawas internal,” sambung Hainuddin.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan desa tanpa melibatkan BPD sudah kerap terjadi. Itu berdasarkan aduan yang dilakukan oleh BPD ke Inspektorat. “Sudah beberapa orang BPD yang datang di sini melapor. Dari wilayah Tiworo Kepulauan. Pemerintah desa tidak boleh begitu (jalan sendiri),” ucapnya.

Berdasarkan laporan yang ia terima, pihaknya meminta BPD kembali ke desa untuk menyampaikan ketentuan rancangan program pembangunan. “Kalau sudah diingatkan tapi tidak dihiraukan, maka buat laporan tertulis dan kami akan turun langsung menindak lanjuti. Karena itu namanya pengaduan masyarakat,” pungkasnyaa. (ahi/b)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.