Penyidik Menguatkan Dokumen Aduan


KENDARIPOS.CO.ID — Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Satgas Penanganan Covid Sultra yang melekat di BPBD Sultra masih bergulir di Polda Sultra. Penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sultra masih pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Kasus itu mesti menjadi atensi Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Terlebih lagi, pengusutan anggaran Satgas merupakan permintaan Satgas Covid pusat.

Sejauh ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa 11 orang saksi. Termasuk Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup yang terbelit dugaan penyalahgunaan anggaran Covid, sudah pernah diperiksa.

Muhammad Yusup

Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, saat ini masih dalam tahap klarifikasi terhadap pengadu. Klarifikasi dilakukan untuk menguatkan dokumen aduan pengadu atas dugaan penyalahgunaan anggaran honor Satgas Covid Sutra.

Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, jika ada aduan dugaan tindak pidana korupsi, tidak langsung diproses penyelidikan. Terlebih dahulu harus diklarifikasi. Artinya akan di cek dulu, apakah laporan tersebut ada bukti atau tidak.

“Misalnya seseorang melapor soal dugaan korupsi, maka akan di cek terlebih dahulu, apakah ada dokumen laporan penguat laporan. Setelah itu mengundang yang dilaporkan secara instansi,” kata Kombes Pol Ferry Walintukan kepada Kendari Pos, Selasa (16/11) kemarin.

Menurutnya, untuk masuk pada tahap penyelidikan dan penyidikan akan ditentukan oleh penyidik sendiri. “Jadi informasi dari penyidik kepada saya bahwa saat ini masih klarifikasi. Masih dilakukan klarifikasi untuk menguatkan dokumen-dokumen atas laporan pengadu,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia menambahkan, jangka waktu klarifikasi tidak ditentukan. Jika penyidik menganggap sudah cukup, lalu melangkah ke tahap berikutnya. Setelah klarifikasi, akan dilanjutkan ke penyelidikan jika memenuhi unsur maka dapat diproses ke tahap berikutnya.

“Penguatan dalam tahap penyelidikan sangat penting. Sebab, apabila sudah sampai pada tahap penyidikan, lalu ternyata ada yang kurang, maka nanti bisa jadi masalah,” tandas Kombes Pol Ferry Walintukan.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Sultra. Dr. Hariman Satria SH, MH, mengatakan, pengusutan kasus honor satgas covid, mesti transparan. Polda Sultra harus menunjukan profesionalitas dalam penanganan kasus tersebut. Terutama menyangkut etika. Karena berbicara profesionalitas, berarti mengarah pada ranah etika.

“Keterbukaan informasi penanganan kasus mesti sampaikan ke publik termasuk pers. Kepolisian wajib memberikan penjelasan, bahwa penanganan kasus keterlambatan honor satgas covid, dilakukan secara serius sesuai rel regulasi yang mengatur. Terutama mengenai progres penanganannya,” kata Dr. Hariman Satria kepada Kendari Pos.

Dalam penanganan kasus, kata dia, melekat kewajiban transparansi oleh kepolisian. Kecuali kasus seperti terorisme atau narkotika yang harus digelar tertutup. Namun jika menyangkut kasus dugaan penyalahgunaan anggaran, maka kepolisian harus terbuka menyampaikan informasi seperti apa perkembangannya kepada publik. “Penekanan transparansi penanganan kasus merujuk pada Undang-Undang (UU) pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian” terang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu. (ali/b)

Penguatan dalam Tahap Penyelidikan Sangat Penting

Tinggalkan Balasan