Jumadil (kemeja putih) dan Jaswanto

KENDARIPOS.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi) Sultra menyebut tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri mendatangi Polda Sultra. Ketua DPD Perhakhi Sultra, Jaswanto, SH menuturkan berdasarkan informasi yang diterimanya, tim Itwasum ke Polda Sultra mengusut dugaan kriminalisasi salah seorang terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Jaswanto menjelaskan kasus itu terkait laporan Mr. Wang De Zhou atas dugaan penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 5 milliar dengan terlapor Vebrianty A.Tajudin. Padahal, Vebrianty yang meminjamkan uang sebesar Rp5 miliar kepada Mr. Wang De Zhou melalui transfer antar rekening bank yang dibuktikan dengan adanya bukti transfer.

“Namun anehnya, oknum penyidik Ditreskrimum Polda Sultra justru menetapkan Vebrianty A.Tajudin sebagai tersangka dalam perkara itu yang kami kawal ini. Kami mengadukan masalah ini ke DPD RI demi mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Aduan kami direspons DPD RI,” ujar Jaswanto, Rabu (17/11/2021).

Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo itu menjelaskan setelah melalui kajian mendalam, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, melayangkan surat permohonan advokasi dan perlindungan hukum masyarakat kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto dan kepada Jaksa Agung RI.

Menurut Jaswanto, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. “Nah, dalam perkara ini, penyidik terlalu prematur dan terburu-buru dalam menetapkan tersangka yang mengganggu harkat dan martabat terlapor,” ungkapnya.

Bahkan, Kejati Sultra berkali-kali mengembalikan berkas perkara penyidikan yang diajukan penyidik. Kejati memberikan surat balasan sebanyak empat kali dengan nomor: B- /P.3.4/Eoh.1/ 04/2021. “Dalam surat itu disebutkan berkas perkara dikembalikan ke penyidik karena belum lengkapnya berkas perkara berupa tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan harus menunggu putusan inkrach dalam kasus perdata,” beber Jaswanto.

Dari kronologi tersebut, lanjut Jaswanto, penyidik sangat prematur dan terkesan terburu-buru dalam menetapkan tersangka. Oleh karena itu, Jaswanto menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang diambil Mabes Polri dengan menurunkan tim Irwasum Polri dalam rangka memberikan keadilan hukum kepada masyarakat.

Senada dengan Jaswanto, Wakil Ketua Umum DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2016-2018, Jumadil, mendukung Polri memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, sekaligus menyelamatkan nama baik intitusi kepolisian dari ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Ini sejalan dengan konsep presisi Polri sebagai program yang diusung oleh Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,” katanya.

Jumadil menyayangkan ulah oknum penyidik dalam perkara tersebut yang diduga menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan tertentu dan meraup keuntungan dari usaha pribadi terlapor.

“Kami memiliki bukti itu. Oleh karena itu, kami mendukung Irwasum Polri mengusut tuntas persoalan ini. Tentunya, kita berharap, ini menjadi salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai profesionalisme di tubuh Polri serta membersihkan nama baik Polri dari oknum-oknum yang suka meng-kriminalisasi masyarakat dengan gampangnya menersangkakan orang,” tegas Jumadil.
katanya.

Jumadil mendesak kepada Kapolri mendemosi oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan tertentu. Karena hal itu merusak citra Polri di mata publik. “Kami dari elemen masyarakat merasa bertanggung jawab moral untuk menjaga muruh institusi Polri,” tutup Jumadil yang juga Ketua Permahi Cabang Kendari periode 2015-2017. (ali)

Tinggalkan Balasan