Tampak tersangka ASB saat hendak digelandang ke rumah tahanan kelas II B Raha oleh Kejaksaan Negeri Muna (FOTO. LD. ALFIN KENDARI POS)

-Dugaan Korupsi Uang Makan Minum dan Dana Reses DPRD Mubar

KENDARIPOS.CO.ID– Mantan Sekretaris DRPD Muna Barat (Mubar), ASB dan Bendahara YN digelandang ke rumah tahanan klas II B Raha oleh Kejaksaan Negeri Muna. Keduanya tersangka kasus dugaan korupsi makan minum dan anggaran reses tahun 2017 hingga 2019 di DPRD Mubar. Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan pengembangan kasus. Mereka dijebloskan ke hotel prode di waktu berbeda. YN ditahan Jumat, 29 Oktober lalu. Sedangkan ASB dijebloskan Selasa, 2 November.

“Penahanan ini sudah sesuai prosedur dan untuk kepentingan penyidikkan. Keduanya ditahan untuk 20 hari kedepan dan bisa diperpanjang,” kata Agustinus Baka Tangdililing, Kepala Kejaksaan Negeri Muna.

Agustisnus menerangkan, YN menjalani pemeriksaan perdana pada Jumat pekan lalu dan langsung dilakukan penahanan. Sedangkan ASB sempat mangkir dari panggilan pertama dan baru hadir dihadapan penyidik saat pemanggilan kedua, Selasa (2/11). Usai diperiksa selama delapan jam, ASB juga langsung digelandang ke Rutan.

Kajari mengapresiasi sikap kooperatif ASB, sehingga bisa membantu kerja penyidik dalam merampungkan berkas perkara. Kendati demikian, penahanan tetap dilakukan sesuai pasal 21 KUHP yang dapat menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. “Jadi kami tegaskan bukan kriminalisasi,” bebernya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Muna, Sahrir mengungkapkan, usai penahanan ASB dan YN, penyidik akan merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari untuk menjalani penuntutan. Penyidik saat ini tinggal
menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara secara riil. “Kita akan segera limpahkan begitu berkasnya lengkap,” urainya.

Sahrir menyebut, ASB dan YN diduga kuat terlibat dalam penyelewengan uang makan minum dan dana reses anggota DPRD Mubar sejak tahun 2017 hingga 2019 lalu. Dalam menjalankan aksinya, keduanya disinyalir memalsukan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk pencairan dana yang kegiatannya tidak dilaksanakan. Misalnya, ASB dan YN melaporkan penggunaan anggaran makan minum, padahal dari hasil pemeriksaan, fasilitas makan minum itu fiktif. ASB dan YN juga diduga menyunat dana reses 20 anggota DPRD dari Rp15 juta menjadi hanya Rp8,5 juta.

Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat pasal 2 UU Tipikor dengan ancaman pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta serta paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidana paling singkat 1 tahun, maksimal 20 tahun penjara. (Ode/b)