Pemilik IUP “Remehkan” Perintah Gubernur

KENDARIPOS.CO.ID — Kewibawaan Gubernur Sultra Ali Mazi sepertinya dirongrong pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Titah Gubernur Ali Mazi agar pemilik IUP memindahkan kantornya di Sultra diabaikan. Pemilik IUP “meremehkan” perintah Gubernur Ali Mazi. Pemprov Sultra seperti tak bernyali memberi sanksi perusahaan tambang yang “bandel”.

Padahal sang gubernur pernah dibuat geram ulah manajemen perusahaan tambang yang memilih berkantor pusat di Jakarta, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya. Saking geramnya, Gubernur Sultra Ali Mazi memberi batas waktu hingga akhir Agustus 2019, seluruh perusahaan tambang harus memindahkan kantor pusat dan NPWP perusahaan ke Sultra.

Sebab, duit dari usaha tambang mereka di Sultra mengalir ke Jakarta dan kota-kota tersebut. Kondisi itu jelas saja memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Sultra dari sektor pajak. Jika punya kantor di Sultra, tentu nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan akan tercatat. Pajak pendapatan pun dapat dinikmati di daerah ini.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Ridwan Botji meyakini masih banyak pemilik IUP yang tidak mematui arahan gubernur terkait kewajiban harus memiliki kantor perwakilan di Provinsi Sultra.

“Saya yakin ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi tapi tidak punya kantor di Sultra. Saya tidak enak mau menyebut. Itu ada bagian teknis yang membidangi dan bisa menyebut secara pasti perusahaan apa saja yang tidak patuh itu. Karena saya selaku sekretaris, tidak elok kalau menyebut. Lebih tepatnya kepala dinas, tapi beliau sedang keluar daerah. Tapi jelasnya saya yakin, ada banyak,” ujar Ridwan Botji kepada Kendari Pos, kemarin.

Ridwan Botji mengatakan masih banyak investor yang memiliki IUP di Sultra. Jumlah IUP di Sultra mencapai 376. Ridwan merinci sekira 262 IUP tambang mineral logam dan batu bara, dan 114 IUP tambang mineral logam batuan. “Untuk tambang logam dan batu bara, dari jumlah 262 IUP hanya sekira 104 yang efektif. Hal itu dilihat dari laporan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKA)-nya,” ungkapnya.

Ridwan menduga beberapa pemilik IUP yang masih membandel itu karena merasa bahwa IUP dan legalitas tambang yang berinvestasi di daerah bukan lagi wewenang Dinas ESDM Provinsi Sultra tapi sudah kewenangan pusat. “Jadi sekarang kalau mau berbicara pengurusan ataupun perpanjangan IUP itu, wewenang pusat. Sebagaimana UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini berlaku efektif sejak Desember 2020. Makanya kadang pemilik IUP atau para investor itu tidak peduli dengan kebijakan yang ada di daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra mengatakan, penegasan Gubernur Ali Mazi dalam menyikapi perusahaan tambang nakal mesti lebih tingkatkan. Sebab akan berdampak besar terhadap pendapatan daerah dari NPWP penjualan ore nikel.

“Gubernur mesti mendesak perusahaan tambang, agar NPWP terkait penjualan ore nikel dialihkan di Sultra. Dan NPWP soal gaji di alihkan ke kantor pusatnya. Jika hal itu terakomodir, maka pendapatan daerah akan sangat besar dari bagi hasil penjualan ore nikel,” kata Aksan Jaya Putra kepada Kendari Pos, Kamis (4/11).

NPWP mengenai pembayaran gaji, kata dia, sangat sedikit pajaknya. Tak sebanding jika NPWP penjualan ore nikel di pusatkan di Sultra, bisa menjadi keuntungan besar dari bagi hasil penjualan masing-masing perusahaan tambang. “Semua pemilik IUP mesti didesak keras agar membangun kantor cabang di Sultra. Sehingga ketika ada urusan tertentu, Pemprov Sultra tidak sulit mencari. Jadi pemerintah harus lebih tegas dan keras. Demi menstimulus PAD yang lebih besar,” tandas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu.

Sekadar mengingatkan kali pertama gubernur menitahkan pemilik IUP berkantor di Sultra, hanya 20 pemilik IUP yang patuh. Itupun berpura-pura patuh. Indikatornya, mereka mendirikan kantor pusatnya di Sultra hanya sandiwara. Lima perusahaan berbeda mencantumkan satu alamat kantor yang sama. Umumnya berada di Jalan Komjen Pol M.Jasin No.88 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu. Tepatnya di belakang kantor Polda Sultra.

Penelusuran Kendari Pos menemukan fakta mengejutkan. Tak ada aktivitas layaknya kantor perusahaan besar yang mengurusi tambang. Hanya terlihat seperangkat kursi dan meja tanpa satu pun pegawai beraktivitas. Lima perusahaan punya satu kantor ini hanyalah akal-akalan untuk mengelabui Dinas ESDM Sultra demi menghindari sanksi. Kala itu Dinas ESDM Sultra mengancam tidak akan menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang bandel. (kam/ali/b)

DPRD Sultra : Gubernur Mesti Mendesak Perusahaan Tambang

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.