Eti Nurbaeti Saranani,

KENDARIPOS.CO.ID– Pembentukan Dewan Pengupahan Konawe masih dalam tahap penggodokan dan diproyeksi terealisasi pada tahun depan. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum bisa menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 sebagai acuan perusahaan dalam menggaji karyawan.

Kondisi tersebut disayangkan sejumlah pihak, karena jumlah karyawan industri di Konawe cukup besar. Disisi lain, standar penggajian pekerja di Konawe untuk tahun 2022 belum bisa ditetapkan Pemkab dan masih harus mengikuti besaran upah pekerja di Kota Kendari.

Ketua Dewan Pengurus wilayah (DPW) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Sultra, Ramadhan, mengatakan, Dewan Pengupahan di Konawe harusnya dibentuk sejak lama sebab banyak perusahaan yang bergerak dibidang industri, pertambangan maupun perkebunan. Ia mendesak Pemkab Konawe lebih memerhatikan nasib pekerja pabrik dengan merealisasikan terbentuknya Dewan Pengupahan.

Ia menyebut, dalam Dewan Pengupahan ada dewan pakar dari unsur perwakilan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, birokrat dan akademisi. “Mereka inilah nanti yang terlibat dalam penentuan besaran UMP di Konawe. Jika salah satu tidak dilibatkan, itu tidak kuorum.

Dewan Pengupahan itu nantinya akan menghitung kehidupan hak layak bagi masyarakat di Konawe secara umum, terkhusus bagi pekerja. Jadi bisa ditentukan berapa nominal gaji karyawan sesuai standar kehidupan layak tersebut,” ujar Ramadhan, Rabu (17/11).

Katanya, ada beberapa faktor yang nantinya mempengaruhi penentuan besaran UMK di Konawe andaikata dewan pengupahan setempat sudah dibentuk. Salah satunya, tingkat inflasi yang diukur dari harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional. Besaran UMK tersebut, sambungnya, nominalnya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP) Sultra.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Konawe, Joni Pisi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasker), Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Eti Nurbaeti Saranani, mengaku, pembentukan Dewan Pengupahan sementara berproses di DPRD.

Disnakertrans saat ini tinggal menunggu undangan rapat lanjutan untuk membahas draft rancangan pembentukan Dewan Pengupahan tersebut. Pihaknya berharap bisa terakomodasi pada tahun 2022, sehingga Pemkab bisa menetapkan sendiri besaran UMK Konawe untuk tahun 2023. “Memang kami sebagai leading sector.

Tetapi untuk menetapkan itu juga perlu kebijakan bupati. Makanya, kita juga sudah kirim rekomendasi nama-nama yang nantinya masuk dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan,” ungkap Eti Nurbaeti Saranani, kemarin. (b/adi)

Tinggalkan Balasan