KENDARIPOS.CO.ID– Hingga kini, masalah penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Ada banyak masalah yang diwariskan pengelola sebelumnya hingga membuat mengutipan pajak setiap tahun masih sangat rendah. Tahun ini misalnya, baru Rp 440 juta yang tertagih, padahal potensinya miliaran rupiah.

La Ode Aeta,

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buton, La Ode Aeta, mengakui hal tersebut. Ia mengakui, realisasi pajak masih jauh dari potensi sesungguhnya di lapangan. Bahkan yang ditargetkan pun belum setengah dari potensi. “Target itu kan angka yang kira-kira bisa terbayar sesuai realisasi sebelum-sebelumnya. Targetnya hanya Rp 1 miliar. Tapi potensinya jauh lebih besar,” katanya, Rabu (17/11).

Menurut Aeta, persoalan sistem menjadi kendala utama pemaksimalan penarikan PBB itu. Masih banyak data yang tak valid di lapangan, sehingga perlu ada pemutakhiran. “Masalah turunan dari Pratama (Pengelola PBB sebelum Pemkab), sampai sekarang belum ada pemutakhiran,” terangnya. Revisi data terbaru itu diakui butuh biaya besar, tenaga yang banyak dan waktu lama. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri oleh Dispenda. “Rencana kita usulkan di APBD 2022, untuk dipihakketigakan saja. Tidak mungkin mampu kalau kita. Buton ini luas dan pegawai kami hanya beberapa saja,” alasan Aeta.

Sementara itu, seorang warga Kelurahan Kambulambula, Kecamatan Pasarwajo mengaku enggan membayar PBB karena tagihan yang diantar ke rumah, satu objek tapi dua pembayaran. “Aneh sekali. Ibu dan Bapak saya sama-sama punya tagihan, padahal objek pajaknya hanya satu rumah itu saja. Makanya heran juga ada data ganda seperti itu dan saya malas bayar,” celutuknya. (c/lyn)

Tinggalkan Balasan