KENDARIPOS.CO.ID– Kinerja Pj.Bupati di Kolaka Timur (Koltim) yang akan diukur mulai dari penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan pelaksanaan anggaran tahun 2022, bisa dijadikan yurisprudensi. Apakah usulan dan pemilihan bupati definitif masih diperlukan mengingat Pilkada serentak 2024, boleh dikata sudah di ambang pintu.

Jika ternyata, susunan dan bahasan serta pelaksanaan anggaran di bawah kendali Pj.Bupati jauh dari nilai disclaimer maka, Bupati Koltim definitif tak diperlukan lagi. Untuk apa bupati definitif, jika akuntabilitas Pj Bupati di atas rata-rata. Untuk apa mengusulkan calon-calon bupati definitif jika pelaksanaan anggaran dan pembangunan ternyata sudah baik dan ditunjang dengan segala aturan perundang-undangan. Artinya, mengusulkan nama-nama calon bupati definitif hanya untuk kebutuhan pemerintahan selama dua tahun ke depan, adalah pemborosan. Mengusulkan Bupati definitif saja sudah pemborosan, apalagi mengusulkan calon pengganti wakil Bupati.

Sekarang, Pj Bupati Koltim untuk 1 tahun ke depan telah dilantik. Kalau ternyata kinerjanya baik, maka jadikanlah sebagai yurisprudensi bahwa dalam konteks kinerja pemerintahan, tak ada perbedaan antara Bupati Pj dan Bupati Definitif. Sama saja. Bedanya, Pj dipilih Gubernur sedangkan Bupati definitif dipilih rakyat. Sama saja pengelolaan anggarannya dan hasilnya.

Bedanya, Pj Bupati tunduk sama gubernur sedangkan Bupati definitif “melawan” pada gubernur dan
kalau pun terlihat tunduk, itu hanya meoti-oti, hanya ingke-ingkeho, hanya eto-etoe. Kenapa
“melawan”?, karena Bupati Definitif langkah dan kebijakan pembangunannya terkanalisasi oleh visi
misi, sedangkan bupati hasil penunjukkan tak butuh visi misi.

Karena itu, sekali lagi, jika kinerja pembangunan dan pemerintahan Pj Bupati Koltim sebentar nanti ternyata baik, maka kata “pemborosan” harus di-stabillo untuk mengingatkan setiap insan yang aktif memikirkan politik dan pemerintahan agar tak lagi memikirkan pengusulan kepala daerah pengganti antar waktu.

Hentikan untuk berpikir memilih bupati definitif karena itu pemborosan anggaran. Stop-kan
berpikir pemilihan bupati definitif, walaupun Undang-Undang menggariskannya. Toh, menunjuk Pj
Bupati juga didukung undang-undang. Bahwa dengan Pj Bupati, undang-undang tak dilanggar,
anggaran terhemat, efektif efisien, dan satu lagi yang paling penting yakni, para kepala dinas
akan bekerja dengan tenang dan nyaman dibawah kendali Bupati yang berstatus Pj. Kok bisa?
Bertanyalah kepada para Kepala Dinas, betapa terkekangnya hati mereka ketika didatangi tim sukses. Mau dikasi tim sukses bukan kontraktor, tidak dikasi, dia pukul meja. Sialnya lagi, tak bisa dibedakan, mana tim sukses mana Tarzan. Ini berbeda dengan Pj Bupati yang dibaleki oleh para tim sukses. Itulah enaknya jadi bupati tanpa kampanye dan tanpa beli pintu partai.

Kepada Pj Bupati yang akan bertugas hampir 3 tahun di Koltim, tunjukkan dirimu bahwa Gubernur
Ali Mazi mengutus orang yang tepat untuk masyarakat Koltim. Kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi, mengingat banyaknya kabupaten yang akan di-Pj-kan bupatinya maka, sebarlah itu Pj.

Jangan yang sudah jadi Pj, masih di-Pj-kan lagi. Bagi-bagilah itu Pj demi kebaikan curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Alangkah terhormatnya orang yang kalau tampil di podium karena berprestasi maka, para tamu undangan akan mengatakan: “pantas dia berprestasi karena beliau itu mantan Pj Bupati”.

Bisa jadi juga dalam daftar Turut Mengundang acara perkawinan disebutkan “Si Fulan” lalu diberi tanda dalam kurung “mantan Pj Bupati”. Jangankan Pj Bupati, Pj Kepala Desa saja dikasi dalam kurung di daftar undangan nikah. Saya tanya, kenapa harus ditulis jabatannya? “Kalau tidak ditulis jabatannya Pak, dia hapus kita punya nama dalam daftar bedah rumah”.

Hal lain, jika Pj itu melahirkan orang kaya baru, maka sebarlah itu kekayaan. Artinya lagi, janganlah kekayaan hasil Pj Bupati ditumpuk kepada satu orang karena dia jadi Pj Bupati berulang kali. Kalau perlu, setiap enam bulan ganti Pj, supaya banyak yang merasakan bagaimana rasanya menghitung uang di atas mobil liu-liu. Jika orang itu ngotot menjadi Pj, dengan alasan bukan uang yang dia cari, bilang saja: bbbodomu. Karena itu, kalau Bupati bisa di-Pj-kan, kenapa harus buru-buru didefinitifkan.

Sebenarnya, yurisprudensi definitif-tidaknya seorang kepala daerah, bisa didekati dengan posisi
Pj Sekda Muna yang sampai hari ini masih dijabat seorang Pj. Empat orang sudah menjadi Pj Sekda
Muna dan masing-masing dari mereka mendapat perpanjangan masa jabatan. Sudah 2 tahun lebih masanya.

Kalau mekanisme perpanjangan masa jabatan dan penunjukkan Sekda Muna diterapkan di Koltim, maka dengan sisa waktu kurang dari tiga tahun, sesungguhnya hanya dibutuhkan sekali perpanjangan masa jabatan untuk waktu 2 tahun.

Masa jabatan Pj Sekda 3 bulan lalu diperpanjang, sedangkan masa jabatan Pj Bupati 1 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Tapi, jangankan menjadi Pj selama satu tahun, menjadi Plh Bupati di Tanjung Goram selama 72 hari saja, informasinya sudah banyakmi juga kandu-kandu yang dibawa pulang. Karena itu, dengan memperbanyak Pj berarti juga memperbanyak orang kaya. (nebansi@yahoo.com)

Tinggalkan Balasan